Gerindra Sebut Jokowi Akan Hapus Kebijakan PPDB Sistem Zonasi Tahun Depan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan persoalan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/9/2023).

Muzani mengatakan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan PPDB sistem zonasi pada tahun depan.

"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan (PPDB sistem zonasi) ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," kata Muzani usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/9/2023).

Dia menjelaskan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi menimbulkan masalah baru di banyak daerah. Muzani menilai, tujuan kebijakan PPDB sistem zonasi untuk pemerataan sekolah-sekolah unggul bagi peserta didik justru tak tercapai.

"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang enggak unggul malah tidak unggul," ujarnya.

Tak hanya itu, Sekjen Partai Gerindra itu juga mengungkapkan bahwa ditemukan ketidakadilan dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Salah satunya, kecurangan di sejumlah provinsi.

"Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden mengatakan memang ini menjadi catatan bagi pemerintah," tutur dia.

"Nyatanya memang maksud luhur, maksud mulia, maksud baik dari diselenggarakan kebijakan PPDB ternyata belum terjadi, bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," sambung Muzani.

Pengawasan Bermasalah?

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kecurangan yang muncul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB sistem zonasi bukan karena kesalahan sistemnya.

"Kalau kecurangan numpang kartu keluarga (KK) itu kan bukan salahnya sistem, tapi pengawasannya yang tidak jalan," kata Muhadjir seusai menutup Seminar National Cooperative Summit 2023 di SMA Muhammadiyah 1 Kota Yogyakarta, Sabtu 22 Juli 2023.

Menurut Muhadjir, untuk mencegah kecurangan, pemerintah daerah semestinya dapat mengantisipasi dengan merencanakan dan memetakan jumlah kursi di sekolah negeri, enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Ia mencontohkan jumlah kursi saat PPDB SMP mendatang seharusnya sudah dapat dihitung berdasarkan jumlah siswa yang saat ini duduk di bangku kelas 6 SD di zona setempat.

"Paling tidak enam bulan sebelumnya. Tidak hanya mendadak karena intake-nya sudah jelas yang mau masuk SMP itu kan anak kelas 6 SD di zona itu yang harus diprioritaskan," ujar dia.