Dianggap Langgar Regulasi Usai Setop Proyek ITF Sunter, Begini Respons Heru Budi

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menanggapi pernyataan anggota dewan yang menilainya melanggar berbagai aturan usai menyetop proyek pembangunan pengolahan sampah Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.

Heru menegaskan dia tak anti dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Menurut Heru, keputusan menghentikan proyek ITF Sunter murni mempertimbangkan biaya tipping fee yang membebankan keuangan DKI Jakarta.

"Saya tidak anti dengan ITF, silakan B to B, dengan catatan tidak ada tipping fee. Pemda DKI enggak punya uang buat tipping fee. Kalau dihitung-hitung, masa satu tahun Pemda DKI ngeluarin Rp 3 triliun, kalau saya ngitung," kata Heru di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023).

Dia mengaku, telah melaporkan ihwal penghentian proyek ITF Sunter kepada Menteri Koordinator (Menko) terkait. Dia pun telah mendapatkan surat untuk mengkaji keputusan tersebut

"Saya udah lapor ke Menko. Saya sudah komunikasi, ada surat beberapa, yang minta untuk kaji," ujar Heru Budi.

Heru menyampaikan, sementara ITF disetop, Pemprov DKI bakal fokus ke proyek pengolahan sampah jadi bahan bakar batu bara Refuse Derived Fuel (RDF) Bantargebang.

Lebih lanjut, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) ini menjelaskan perbedaan yang dapat dilihat dari proyek ITF Sunter dan RDF Bantargebang.

Heru menyebut, kedua proyek pengolahan sampai itu berbanding terbalik satu sama lain dalam hal memberikan profit kepada Pemprov DKI Jakarta. Terlebih, kata Heru RDF Bantargebang saat ini telah beroperasi.

"Sekarang gini, ITF itu kita bayar tipping fee. RDF kita kelola sampah bisa menghasilkan (uang), mendapatkan (uang)," kata Heru.

"Bukan mencari yang bisa mendatangkan keuntungan tapi kan RDF sekarang udah jalan. Mendapatkan pemasukan yang tidak mengeluarkan biaya. Di sisi lain ITF saya bangun keluar duit tapi dapat duit ya gimana good governance-nya? Keuangannya?," ujar Heru.