Sistem Zonasi PPDB Akan Dihapus, Komisi X DPR Ingatkan Ada Jaminan Mutu Penggantinya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi. Terkait hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah tak gegabah dan memastikan terlebih dahulu alternatif pengganti sistem PPDB zonasi.

"Kita perlu tahu dulu apa konsep penggantinya. Kalau itu clear, baru kita bicara soal penghapusan," kata Huda kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Menurut Huda, meski ditemukan banyak kekurangan, sistem zonasi ini memiliki kelebihan untuk masyarakat ekonomi rendah mendapatkan hak pendidikan. Meski demikian, ia mengakui, pemerataan pendidikan belum tercapai hingga kini.

"Problem sesungguhnya adalah selama 10 tahun dilakukan sistem penerapan PPDB apa yang menjadi targetnya belum memenuhi, satu soal pemerataan," ungkapnya.

Huda menyebut, saat ini yang terpenting bagi dunia pendidikan adalah pemerataan kualitas mutu sekolah hingga tenaga pendidik di seluruh pelosok tanah air.

"Sebenarnya sistemnya mau apa pun clear gitu, jadi pemerintah saya kira akan lebih bagus untuk satu; peningkatan pemerataan kualitas mutu pendidikan di semua sekolah rata," kata Huda.

Selain itu, pembangunan sekolah atau perbanyak sekolah di daerah juga sangat dibutuhkan, dan hal itu bisa cepat terealisasi apabila ada kolaborasi dengan swasta.

"Kedua, pembangunan sekolah. Nah pembangunan sekolah itu bisa disiasati dengan sistem kolaborasi dengan sekolah swasta artinya pemerintah harus menyediakan pendanaan yang itu berlaku sama dengan diterapkan nanti di sekolah swasta," kata dia.