Mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara Dipecat Tidak Hormat dari Polri

Liputan6.com, Jakarta Mabes Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) terhadap mantan Kapolres Bukittinggi AKBP Dody Prawiranegara.

Mantan anak buah Irjen Teddy Minahasa itu diketahui divonis 17 tahun penjara terkait kasus peredaran lima kilogram sabu.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, AKBP Dody Prawiranegara diputus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas kasus yang menjeratnya.

"Dari hasil putusan sidang KKEP dinyatakan bahwa sanksi etik yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Ramadhan kepada wartawan, Jumat (11/8/2023).

Lalu, untuk pasal yang diduga dilanggar Dody yakni Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 5 ayat 1 huruf B dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf f dan/atau Pasal 10 ayat 2 huruf a dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf a dan/atau Pasal 13 huruf e perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Sidang yang digelar di Gedung Transnational Crime Center (TNCC) Mabes Polri ini turut menghadirkan lima orang saksi yakni Kompol K, SM, LP, Kompol SHS dan AKP AA.

Lalu, untuk Ketua Komisi Sidang Kode Etik ini dipimpin oleh Wairwasum Irjen Tornagogo Sihombing, Wakil Ketua Komisi Karo Wabprof Div Propam Polri Brigjen Agus Wiyanto serta tiga anggota Komisi yakni Kombes Satius Ginting, Kombes Hengki Wijaya dan Kombes Rudi Mulyanto.

"Pelanggar menyatakan banding," ujar Ramadhan.