5 Penjelasan Sejumlah Menteri Usai Dikumpulkan Presiden Jokowi Bahas Polusi Udara Jakarta

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah empat minggu mengalami batuk. Bahkan, kata dia, Jokowi mengaku ini kali pertamanya merasakan batuk seperti itu.

"Presiden minta dalam waktu satu minggu ini ada langkah konkret karena presiden sendiri sudah batuk katanya, sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8/2023).

Menurut dia, dokter kepresidenan menyebut hal itu salah satunya dikarenakan oleh kualitas udara yang tak sehat dan buruk.

"Dan kemungkinan, dokter menyampaikan, ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk," ujar Sandiaga.

Sandiaga sendiri juga mengakui bahwa kualitas udara di Jakarta semakin tidak sehat. Hal ini dirasakan Sandiaga karena dirinya hampir setiap hari melakukan aktivitas lari pagi di ruangan terbuka.

Untuk itu, kata Sandiaga, pemerintah melakukan langkah tehas untuk menyelesaikan masalah polusi udara di Jabodetabek. Mulai dari, sektor transportasi maupun industri.

"Ini tentu harus kita dukung agar juga kesehatan masyarakat semakin baik karena fasilitas transpotasi publik sudah semakin baik ini layaknya harus kita berikan langkah-langkah insentif," tutur Sandiaga.

Dia menuturkan banyak calom peserta sport tourism atau wisata berbasis olahraga ini yang menyoroti polusi udara di Jakarta. Oleh sebab itu, Sandiaga menekankan polusi udara harus ditangani agar tak berdampak buruk terhadap reputasi penyelenggaraan event.

"Saya sangat yakin dgn kolaborasi pemerintah daerah, dunia usaha, kita bisa juga memperbaiki kualitas udara di Jakarta karena sangat berdampak secara jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat kita," pungkas Sandiaga.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mempertimbangkan menerapkan sistem 4 in 1 atau minimal empat orang dalam satu mobil untuk mengurangi penggunaan kendaraan roda empat. Hal ini salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

"Berkaitan utilitas kendaraan, utilitas ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1," kata Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun," sambungnya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar masalah kualitas udara di Jabodetabek ditangani dengan serius dan intensif.

Selain kebijakan 4 in 1, Menhub Budi menuturkan pemerintah akan memperketat uji emisi kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek.

Budi menyampaikan Kemenhub akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam penegakan hukum bagi warga yang melanggar uji emisi. Dia memastikam kendaraan yang tak lolos uji emisi tak diperbolehkan melintas di Jabodetabek.

"Nanti (Kemenhub) bersama-sama pemda, bersama juga dengan kepolisian melakukan law enforcement kita perbanyak. Jika kendaraan tidak lolos uji emisi mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek," jelasnya.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan akan meminta PLN untuk menambah penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPKLU) untuk pengguna kendaraan listrik. Budi Karya juga meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengintensifkan penggunaan kendaraan listrik.

"Saya sampaikan penggunaan EV ini perlu intensif Pak Gubernur lakukan saya lakukan tidak saja instansi pemerintah tapi swasta di Jabodetabek mulai menggunakan EV dari motor, dari mobil, dan bersamaan dengan yang lain," tutur Budi.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa kendaraan merupakan penyebab utama polusi udara di Jabodetabek. Dia menyampaikan, total kendaraan mencapai 24,5 juta per tahun 2022.

"Bahwa penyebab utama pencemaran kualitas udaranya adalah kendaraan. Karena dalam catatan kita per 2022 itu ada 24,5 juta kendaraan bermotor dan 19,2 juta lebih itu sepeda motor," jelas Siti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (14/8/2023).

Menurut dia, Presiden Jokowi meminta agar dicek kaitan industri dengan polusi udara di Jabodetabek. Untuk itu, pemerintah akan melakukan regulasi terkait aktivitas industri, salah satunya pengetatan aturan cerobong pabrik di Jabodetabek.

"Jadi saya udah mencatat di sini standar-standar yang harus dikeluarkan untuk cerobong industri. Sebetulnya kalau dari KLHK sih langkah-langkah untuk itu kita meneliti kinerja perusahaan atau korporat tiap tahun itu sebenarnya sudah mengarah," ujar dia.

"Jadi ini lebih spesifik lagi di Jabodetabek untuk ditetapkan standar untuk cerobong dan sebagainya," sambung Siti.

Siti menyebut, Presiden Jokowi meminta agar masyarakat diajak untuk kesadaran melakukan uji emisi. Sebab, tingkat kesadaran masyarakat di Jakarta untuk melakukan uji emisi baru 3-10 persen.

"Ini datanya Jakarta Pusat hanya 3,86 persen, Jakarta Utara 10,69 persen. Jadi uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan untuk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri," tutup Siti.