Telusuri Dugaan TPPU Panji Gumilang, Polisi Periksa Penyokong Dana Ponpes Al Zaytun

Liputan6.com, Jakarta Polisi memeriksa 21 saksi untuk mendalami dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang. Sebanyak 16 diantaranya, merupakan penyokong dana ponpes.

“Polri telah melaksanakan wawancara kepada 21 saksi dari 40 orang saksi yang diundang, di antaranya 16 orang saksi dari pihak sebagai pengirim dana dan lima orang dari pihak yayasan,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, Senin, (14/8/2023).

Ramadhan juga menyebut pihaknya tengah mendalami kasus tersebut dengan memeriksa ahli yayasan, ahli tindak pidana, dan ahli terkait TPPU dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Dan mengirimkan undangan gelar perkara kepada pihak internal dan eksternal Polri,” bebernya.

Lebih lanjut, Ramadhan menyebutkan pada Senin, (14/8/2023) penyidik memeriksa dua saksi dalam kasus tersebut. Guna mempersiapkan proses gelar perkara kasus TPPU tersebut pada Rabu, (16/8/2023).

“Rencana tindak lanjut yaitu melaksanakan gelar perkara pada hari Rabu, 16 Agustus 2023,” ujarnya.

Tersangka Penodaan Agama

Saat ini Panji Gumilang sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka penodaan agama. 

Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo menjelaskan, untuk penetapan tersangka ini penyidik mempunyai sejumlah alat bukti serta telah memeriksa 40 saksi dan 17 ahli.

"Di mana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti di mana itu alat bukti elektronik, keterangan maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka setidaknya penyidik sudah mengumpulkan tiga alat bukti tambah satu surat," jelasnya.

Lalu, terkait dengan Pasal yang disangkakan terhadap Panji yakni Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.

"Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 tentang perkuhap, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian Pasal 45a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman 6 tahun dan Pasal 156 a KUHP dengan ancaman 5 tahun," sebutnya.