5 Upaya Sederet Menteri Atasi Polusi Udara Jakarta Usai Ratas dengan Presiden Jokowi

Guna mengatasi polusi udara yang tengah melanda sejumlah kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengajak masyarakat bergotong-royong.

"Masyarakat harus bisa berjaga-jaga dan mesti consider (mempertimbangkan) polusi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bersama," ujar Dante di Jakarta, Senin 14 Agustus 2023, dilansir Antara.

Masyarakat, kata Wamenkes Dante, juga perlu bersama-sama menanggulangi polusi udara karena akibatnya juga ditanggung secara bersama.

Selain disebabkan oleh industri, kata dia, polusi yang melanda kota-kota besar juga diakibatkan oleh kendaraan pribadi milik masyarakat. Menurutnya, alih-alih menggunakan kendaraan pribadi, memakai kendaraan umum akan lebih baik.

"Kalau bisa mengandalkan kendaraan umum itu juga akan lebih baik," ujarnya.

Wamenkes mengimbau masyarakat untuk kembali menggalakkan kebiasaan memakai masker, terutama di tempat-tempat yang memiliki kualitas udara buruk.

Dia menyebut, pemerintah secara bersama-sama tengah melakukan evaluasi terkait penyebab polusi. Pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah atau upaya guna menanggulangi polusi udara secara komprehensif.

"Saat ini permasalahan polusi sedang dibahas di rapat Presiden bersama beberapa menteri. Nanti akan dikeluarkan langkah-langkah konkret tentang polusi yang sedang terjadi saat ini," tutup dia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mempertimbangkan menerapkan sistem 4 in 1 atau minimal empat orang dalam satu mobil untuk mengurangi penggunaan kendaraan roda empat. Hal ini salah satu upaya pemerintah mengatasi permasalahan polusi udara di Jabodetabek.

"Berkaitan utilitas kendaraan, utilitas ini banyak yang menggunakan satu orang atau maksimal 2 orang, maka dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 itu jadi 4 in 1," kata Budi Karya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 14 Agustus 2023.

"Jadi katakanlah yang dari Bekasi, Tangerang, Depok mereka bersama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya menurun," sambungnya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar masalah kualitas udara di Jabodetabek ditangani dengan serius dan intensif. Selain kebijakan 4 in 1, Budi menuturkan pemerintah akan memperketat uji emisi kendaraan yang keluar masuk Jabodetabek.

Budi menyampaikan Kemenhub akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan kepolisian dalam penegakan hukum bagi warga yang melanggar uji emisi. Dia memastikam kendaraan yang tak lolos uji emisi tak diperbolehkan melintas di Jabodetabek.

"Nanti (Kemenhub) bersama-sama pemda, bersama juga dengan kepolisian melakukan law enforcement kita perbanyak. Jika kendaraan tidak lolos uji emisi mereka tidak memiliki hak melakukan perjalanan di Jabodetabek," ucap dia.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan akan meminta PLN untuk menambah penyediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPKLU) untuk pengguna kendaraan listrik. Budi Karya juga meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengintensifkan penggunaan kendaraan listrik.

"Saya sampaikan penggunaan EV ini perlu intensif Pak Gubernur lakukan saya lakukan tidak saja instansi pemerintah tapi swasta di Jabodetabek mulai menggunakan EV dari motor, dari mobil, dan bersamaan dengan yang lain," tutur Budi.

Pemerintah akan mewajibkan pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor guna mengatasi permasalahan polusi udara Jakarta. Nantinya, pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menggelar razia uji emisi kendaraan bermotor.

"Tadi Pak Gubernur (DKI Jakarta) juga sudah menyampaikan akan segera melakukan pelaksanaan razia uji emisi untuk kepatuhan uji emisi kendaraan bermotor," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 14 Agustus 2023.

"Jadi kalau kita mulai dari DKI dulu aja ya atau Jabodetabek, nanti kalau udah baik semua akan dilakukan," sambungnya.

Dia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta agar masyarakat diajak melakukan uji emisi. Siti menyebut tingkat kesadaran masyarakat Jakarta melakukan uji emisi kendaraan masih berada di angka 3 sampai 10 persen.

"Ini datanya Jakarta Pusat hanya 3,86 persen, Jakarta Utara 10,69 persen. Jadi uji emisi ini merupakan cara yang memaksa pemilik kendaraan utk melakukan inspeksi dan perawatan terhadap kendaraannya sendiri," jelasnya.

Menurut dia, pelaksanaan uji emisi akan diwajibkan terlebih dahulu untuk fasilitas kendaraan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah akan menjadikan lolos uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK dan pembayaran pajak kendaraan.

"Sekarang sudah dilakukan BRIN dan KLHK sudah menyelesaikan formulanya, hanya memang perlu melakukan sosialisasi kepada uji publik karena menyangkut pajak. Agak lumayan juga soalnya angkanya," jelas Siti.

Polusi udara di Jakarta diyakini sudah dalam tahap memprihatinkan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno.

Pria yang juga sedang menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ad Interim mengakui kualitas udara di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) semakin memprihatinkan.

"Kualitas udara di Jabodetabek ini memang sudah semakin memprihatinkan, terutama diakibatkan oleh beberapa fenomena yaitu transportasi, industri, dan juga cuaca. Tapi kita telah mencanangkan bahwa Kemenparekraf akan gerak cepat untuk menangani permasalahan ini," ucap Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Sandiaga menyebut akan memberikan instruksi langsung kepada pegawai di lingkungan Kemenparekraf untuk kembali menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Pria yang akrab disapa Sandi ini mengimbau untuk menggunakan transportasi publik dalam beraktivitas sehingga diharapkan mampu menurunkan polusi udara.

Sandiaga menambahkan, dirinya juga akan mulai untuk tidak menggunakan mobil meskipun kendaraan yang digunakannya adalah mobil listrik.

"Saya mulai memakai kendaraan umum dan lari ke kantor sebagai bagian dari menurunkan polusi yang ada di Indonesia," ungkapnya.

Sandi juga menyebut penetapan WFH untuk pegawai Kemenparekraf akan ditetapkan dalam satu sampai dua minggu ke depan dengan panduan empat hari WFH serta satu hari bekerja di kantor atau work from office (WFO).

Untuk jangka panjang, Sandiaga Uno mengatakan perlu ada peningkatan dari segi ruang terbuka hijau, konversi dari industri yang tidak menggunakan energi ramah lingkungan. Selain itu, beberapa destinasi wisata termasuk destinasi super prioritas akan diarahkan untuk memanfaatkan elektrifikasi.

"Saya merasakan sendiri polusi, karena saya lari pagi dan kita harus mampu untuk menghadirkan kualitas udara yang baik, karena itu yang dilihat oleh para wisatawan kita," jelasnya.

Menurut Sandi, kotornya udara Jakarta akibat polusi bakal berdampak negatif terhadap pariwisata di Indonesia. Ia pun meminta agar bersama-sama mengatasinya, serta mengontrol supaya tidak berkepanjangan atau berlarut-larut.

"Kita harapkan apa yang diterapkan di Beijing juga akan kita lakukan di sini, sehingga tidak ada dampak secara menahun masalah polusi ini. Masalah ini akan jadi top of mind atau pusat perhatian kita," tutur Sandiaga.

Sandi mengakui dirinya juga ikut terdampak polusi udara di Jakarta. Kejadian ini dirasakannya ketika melakukan lari pagi, dan sangat terasa parahnya kondisi udara di Jakarta.

"Hampir lima atau enam kali seminggu saya lari di luar dan ternyata pagi itu yang paling parah. Baru siang itu turun sedikit, jadi 13 Agustus lalu pagi, di Jakarta itu kota terburuk kualitas udaranya di dunia. Baru di sekitar jam 11 siang, turun di nomor 8 terburuk di dunia," tandas Sandiaga.