7 Hal yang Disampaikan Bamsoet saat Buka Sidang Tahunan MPR, Bahas Pilpres hingga Minta Tambahan Anggaran

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) resmi membuka Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (16/8/2023). Bamsoet mengawali pidatonya dengan menyampaikan pantun yang berisi soal koalisi Pilpres 2024.

"Burung perkutut di atas awan,

Terbang tinggi, hinggap di pohon beringin,

Terima kasih atas kehadiran tuan dan puan,

Walaupun koalisi masih bisa berubah-ubah,

Melalui Sidang Tahunan MPR ini mari kita jaga persatuan dan kesatuan," kata Bamsoet.

Selanjutnya Bamsoet menyatakan bahwa kemerdekaan yang diraih sejak 78 tahun yang lalu, tidak terlahir dari ruang hampa, instan, ataupun hasil pemberian, melainkan buah dari perjuangan dan pengorbanan.

"Kerja keras dan perjuangan para pendiri bangsa, sejak dulu dan dilanjutkan hingga saat ini, menjadi modal bangsa kita dalam melangkah menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas yang dicita-citakan adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera," kata Bamsoet.

Kemudian, Bamsoet menyebut, situasi dunia saat ini masih diliputi oleh ketegangan akibat Perang Rusia-Ukraina, yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

"Perdamaian masih menjadi konsep yang menggantung di awang-awang. Keberpihakan entitas global kepada masing-masing pihak dengan berbagai latar belakang, masing - masing, tidak menafikkan fakta bahwa perang, apapun alasannya, hanya akan menyisakan trauma dan bekas luka," ucap dia.

"Krisis Ukraina telah menunjukkan secara gamblang kepada dunia, bagaimana cara pandang para pemimpin dunia di tengah peta kekuatan global yang multipolar yang seringkali mementingkan motif politik dan ekonomi dibandingkan prinsip-prinsip kemanusiaan universal," sambung Bamsoet.

Di tengah situasi tersebut, lanjut dia, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen, dengan mendorong gencatan senjata dan diplomasi di meja perundingan.

Namun, menurut Bamsoet, inisiatif ini agaknya masih membutuhkan waktu untuk diterima oleh para pihak yang berkonflik. Situasi perang Rusia-Ukraina mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara haruslah dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional. Berikut solusi yang ditawarkan Bamsoet:

"Pertama, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional, yang didukung oleh semangat kerjasama segenap elemen bangsa, sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman : “bahwa Tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat.

Kedua, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Sebagai negara yang kaya akan sumberdaya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi, yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri.

Ketiga, sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, bergaul erat dengan semua negara bangsa, tanpa perlu berpihak pada salah satunya.

Kita menyadari, bahwa dalam 20 tahun terakhir, dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Di tingkat kompetisi global, terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik, dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara.

Di tingkat kompetisi regional, pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk saling memengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri, yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang sangat kompleks. Di sisi yang lain, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan. Beberapa negara telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan," ucap Bamsoet.

Lalu, Bamsoet mengatakan, Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional. Beberapa di antaranya seperti terorisme dan perang siber.

"Kita juga menyadari, bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber, yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik," ujar Bamsoet.

Ia menyebut, Komunitas Internasional tengah bekerjasama dalam menciptakan kerangka kerja dan mekanisme Internasional untuk mengatasi ancaman ini secara efektif.

Selain itu, menurut Bamsoet, untuk di dalam negeri saat ini tengah dihadapi dengan persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berada di Papua.

"Di dalam negeri, saat ini kita masih dihadapkan pada persoalan resistensi KKB di Papua," ucap dia.

Bamsoet menyebut, salah satu cara penyelesaian terkait dengan persoalan KKB Papua ini dengan melalui atau mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan.

"Penyelesaian persoalan KKB ini harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan (TNI dan Polri), namun juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," terang dia.

"Yang tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus (otsus) yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," papar Bamsoet.

Lalu, dalam pidatonya, Bamsoet menyampaikan wacana penundaan Pemilihan Umum atau Pemilu apabila ada keadaan darurat seperti bencana besar hingga peperangan.

"Keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan Pemilihan Umum tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih sebagai produk hukum. Dalam keadaan demikian, timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut?," beber Bamsoet.

Dia lantas memoertanyakan terkait lembaga mana yang berwenang untuk menunda Pemilu, mengingat MPR RI kini tak lagi memiliki kewenangan tersebut.

"Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan pemilihan umum? Bagaimana pengaturan konstitusional-nya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis. Masalah-masalah seperti di atas belum ada jalan keluar konstitusionalnya, setelah Perubahan Undang- Undang Dasar 1945. Hal itu memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua sebagai warga bangsa," kata Bamsoet.

Untuk itu, ia mengusulkan MPR kembali mendapat kewenangan tertinggi tersebut.

"Idealnya memang, MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas tanggal 23 Mei 2023 yang lalu," pungkas Bamsoet.

Bamsoet lalu menyoroti pemanfaatan sumber daya alam (SDA) Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia tak lagi bisa bergantung pada bahan mentah dari sumber daya alam.

"Kita menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada sumber daya alam mentah," ujar dia.

Untuk itu, dibutuhkan upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah bagi negara. Menurutnya, pemerintah sudah mulai serius untuk mendatangkan berbagai investasi untuk menggenjot hilirisasi ini.

"Pemerintah telah bekerja keras dan meyakinkan seluruh stakeholder, agar berpartisipasi aktif dalam proses hilirisasi, dengan berinvestasi langsung di Indonesia untuk membangun, dan mengembangkan kapasitas industri domestik, sebagai penyerap sumber-sumber mineral," paparnya.

Bamsoet menilai, hilirisasi harus terus didorong. Harapannya, ada nilai tambah dari proses lanjutan dari barang mentah menjadi barang jadi tersebut. Dengan demikian, bisa menambah pemasukan dan manfaat juga bagi negara.

"Sumber daya alam mentah yang ada harus mampu dikelola sendiri di dalam negeri, sehingga menghasilkan produk yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri," urainya.

"Hilirisasi industri adalah ikhtiar mewujudkan perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945," sambung Bamsoet.

Menyusul upaya hilirisasi tadi, Bamsoet menilai perlu adanya perubahan dari sisi pola pikir atau mindset dari setiap pemangku kepentingan. Mulai dari pemerintah, pelaku bisnis, hingga masyarakat.

"Diperlukan perubahan mindset pembangunan yang melekat di masing-masing stakeholder, baik di kalangan pemerintah, pelaku bisnis maupun masyarakat, agar terjadi kolaborasi multi pihak, untuk menata ulang pembangunan ekonomi yang dapat menghasilkan pertumbuhan, yang berkualitas serta berkelanjutan," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu dapat diwujudkan dengan mempromosikan model ekonomi yang berbasis sirkularitas, atau mengupayakan efisiensi sumber daya. Serta melakukan upaya pemanfaatan kembali residu yang dihasilkan dari industri, untuk diolah kembali dan memberikan nilai tambah yang lebih besar serta berulang.

"Paradigma sirkularitas tentunya hanya dapat berjalan ketika kualitas industri nasional, sudah mampu secara seksama melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir, sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral; emas, bauksit, nikel, tembaga dan bijih besi," bebernya.

"Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah. Kebijakan ini menunjukkan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional," tegas Bambang Soesatyo.

Kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak membuat sejumlah negara berbondong-bondong menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Bamsoet menegaskan kalau Indonesia tak boleh menjadi salah satu diantaranya.

Dia menyoroti, dengan berbagai potensi ekonomi yang ada, Indonesia harus mampu untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah kedepan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF," ujar Bamsoet.

Pria yang karib disapa Bamsoet ini menegaskan, atas potensi yang ada, Indonesia tak boleh terancam berbagai krisis ekonomi.

"Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiskal," tegasnya.

Sejumlah potensi yang dimiliki Indonesia, kata dia, seperti sumber daya alam (SDA) terbesar di dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam.

"Namun demikian, masih ada warga negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut," kata dia.

"Kita berterima kasih kepada Pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam, dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," sambungnya.

Untuk itu, dia meminta kalau Indonesia harus punya roadmap jangka panjang yang jelas. Tujuannya untuk menuntun arah kapal Indonesia berlayar.

"Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," paparnya.

Lalu, Bamsoet secara terang-terangan menyampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan sosialisasi agenda Empat Pilar MPR RI masih terbatas.

Ia pun meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menambah angagran sehingga bisa lebih dalam sosialisasi agenda Empat Pilar MPR RI terutama kepada Gen Z untuk proses regenerasi bangsa yang tengah berlangsung.

"Tapi, agenda sosialisasi Empat Pilar MPR RI terus gencar dilaksanakan walaupun dana cukup terbatas," ujar Bamsoet.

Di sisi lain, proporsi generasi milineal dan generasi Z mulai mendominasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Yakni, dengan total proporsi mencapai 53 persen.

Bahkan, dalam pemilihan umum 2024 nanti komposisi keduanya mencapai 61 persen dari jumlah pemilih. Skenario ini menunjukkan bahwa transisi antar-generasi sedang berlangsung, baik di tubuh birokrasi negara, maupun kancah perpolitikan.

"Situasi ini harus disikapi dengan upaya serius untuk menstimulasi wawasan kebangsaan bagi generasi muda," beber Bamsoet.

Oleh karena itu, pihaknya berharap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menambah jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi agenda Empat Pilar MPR RI.

MPR RI berkomitmen menjadikan pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai bekal bagi generasi muda, untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan nasional di segala lini kehidupan.

"Guna mengawal proses regenerasi bangsa yang tengah berlangsung. Untuk itu perlu perhatian menteri keuangan untuk (anggaran) hal ini," pungkas Bamsoet.