Gerindra Ajak PDIP Sukseskan Program Food Estate yang Digarap Prabowo

Menteri Pertanian Bersama DPR Bahas Pembentukan Panitia Kerja RUU KSDAHE — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono saat rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1/2023). Rapat kerja membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan pembentukan panitia kerja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik program lumbung pangan atau food estate yang digarap oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengaku bakal berkomunikasi dengan kolega PDIP di DPR untuk ikut bersama-sama menyukseskan program food estate yang merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"Saya rasa kita komunikasi terus kebetulan saya komisi IV kami juga ada teman-teman di PDI Perjuangan ya ini kan ini kan program pemerintah Jokowi, di mana ya PDI perjuangan juga sahabat kita dalam kabinet pak Jokowi," ujar Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Dan ke depan kita harus sama-sama mensukseskan program ini. Karena ini adalah masalah yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia, masalah perut, masalah hak masyarakat, rakyat untuk mendapatkan makan," jelasnya.

Menurut Budi, program food estate adalah solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Program strategis nasional ini patut didukung untuk menjawab masalah ketahanan pangan di masa mendatang.

"Kita perlu inisiatif-inisiatif, gagasan untuk mewujudkan tantangan. Salah satu solusinya adalah food estate atau lumbung pangan," ujarnya.

Budi membantah food estate adalah kejahatan lingkungan. Lahan yang digunakan untuk lumbung pangan diberi oleh Kementrian LHK.

"Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK, ya dalam hal yang Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, kawasan hutan untuk ketahanan pangan," paparnya.

"Memang izin pertama dan kalau itu sudah keluar dari KLHK itu sudah ada kajian teknisnya," sambung Budi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional dalam kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (9/7/2020).

2 dari 2 halaman

Cadangan Pangan

Jokowi. — Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau program lumbung pangan nasional atau Food Estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. (Foto: Istimewa)

Lahan yang disiapkan itu merupakan tanah 6000 hektar yang terbengkalai. Maka akhirnya digarap Prabowo untuk menjadi cadangan pangan. Lahan itu ditanami singkong sebagai cadangan pangan.

"Oleh sebab itu, oleh gagasan pak Prabowo untuk mewujudkan sebuah lumbung pangan untuk cadangan strategis, dalam hal ini komoditas singkong yang sangat penting untuk ada lahan yang disiapkan," jelas Budi.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com