Menko Luhut Ungkap 3 Sektor Sumber Emisi Penyebab Polusi Udara di Jabodetabek

Pemerintah Kucurkan Insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Mulai 20 Maret 2023 — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Senin (6/3/2023). Keterangan pers tersebut terkait pemerintah akan mengucurkan insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada 20 Maret 2023. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan tiga sektor sumber emisi penyebab polusi udara di Jabodetabek. Di antaranya yakni sektor transportasi, industri dan pembangkitan listrik, serta lingkungan hidup.

Luhut pun telah menggelar Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek yang melibatkan lintas kementeria, lembaga serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, Jumat (18/8/2023).

"Dari yang kami pelajari, untuk meningkatkan kualitas udara, pengendalian emisi harus berfokus pada 3 sektor yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik, serta lingkungan hidup," kata Luhut dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8/2023).

Luhut menyampaikan, akan bergerak dari sektor hulu hingga hilir. Menurut dia, pengawasan kualitas udara yang komprehensif juga diperlukan.

Selain itu, Luhut menyebut dalam hal ini partisipasi aktif dari seluruh masyarakat juga dibutuhkan. Luhut menyebut, strategi berbeda bakal diterapkan terhadap masing-masing sektor.

"Untuk mengurangi polusi dari sektor industri dan pembangkit listrik, pemerintah akan mewajibkan industri menggunakan scrubber untuk industri berat dan PLTU batubara, serta meningkatkan standar emisi PLTU," kata dia.

Luhut menilai, penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara perlu dikurangi dengan pensiun dini atau dilakukan pengurangan faktor kapasitas PLTU. Dia ingin adanya percepatan transisi energi dengan mendorong bauran energi terbarukan, termasuk insentif seperti kredit karbon dan pajak karbon.

Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya semakin mengkhawatirkan. Presiden Joko Widodo mendorong diadakan rekayasa cuaca dan kantor kembali menerapkan pola work from home atau bekerja dari rumah.

2 dari 3 halaman

Sektor Transportasi

Macet dan Polusi Udara Jakarta — Dampak dari kemacetan yang semakin buruk di Jakarta adalah kerugian perekonomian yang juga meningkat. Kerugian dampak kemacetan lalu lintas pada 2019 sebesar Rp 71 triliun. Lonjakan sebesar sekitar Rp 30 triliun pada tahun ini, sangat mungkin terjadi. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sementara itu, pada sektor transportasi, masyarakat akan diajak menggunakan transportasi publik untuk membantu mengurangi emisi yang mayoritas disebabkan oleh kendaraan pribadi. Uji emisi kendaraan bermotor juga akan diperketat.

"Termasuk pembatasan mobilitas kendaraan pribadi yang perlu diperluas untuk mendorong adopsi transportasi publik (road space rationing). Selain itu, uji emisi pada proses perizinan dan pengawasan lalu lintas perlu diperketat, termasuk dengan pemberian penalti bagi pelanggar," ungkapnya.

Kemudian, perusahaan juga disarankan untuk menerapkan pembagian jam kerja guna mengurangi kemacetan. Pasalnya, kemacetan tercatat berkontribusi meningkatan jumlah polutan.

"Kami akan memberikan insentif kepada pengguna (kendaraan) agar mereka beralih dari kendaraan pribadi. Selain itu, kami akan terus mempercepat proses elektrifikasi kendaraan untuk mengurangi emisi pembakaran," ujar Luhut.

3 dari 3 halaman

Fokus Tangani 3 Sektor Penyebab Polusi Udara

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, terus melanjutkan upaya penanganan masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek sebagaimana yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana beberapa waktu lalu.

Luhut menyampaikan, upaya semacam ini sebenarnya sudah banyak diadopsi negara lain, seperti Beijing yang berhasil menurunkan polusi udara secara signifikan dengan fokus menangani tiga sektor tersebut.

Lalu, untuk memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang telah disiapkan berjalan lancar, akan dibentuk satuan tugas (satgas) upaya perbaikan kualitas udara lintas instansi di wilayah Jabodetabek. Hal ini, kata Luhut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan arahan langsung dari Presiden Jokowi, kami berkomitmen untuk mencapai perubahan nyata dalam penanganan kualitas udara, guna meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup seluruh masyarakat. Bukan hanya untuk hari ini atau besok, tapi untuk anak cucu kita nanti," ujar dia.

Infografis Bagimana Ancaman Bahaya Polusi Udara?.(Tri Yasni/Liputan6.com)

Luhut Binsar Pandjaitan
Tokoh
Luhut Binsar Pandjaitan kini menjabat sebagai Menkopolhukam di pemerintahan era Presiden Joko Widodo
Lihat Selengkapnya
Luhut Binsar Pandjaitan
Sumber Emisi
Polusi Udara
Jabodetabek