Langkah Bahlil Lahadalia Ajak Investor Lokal Bangun IKN Diapresiasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengajak para investor lokal untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya infrastruktur dasar diapresiasi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR, Muhammad Sarmuji mengatakan, salah satu cara menarik investor asing untuk berinvestasi di IKN adalah memberikan bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air dan lainnya tengah dikerjakan pemerintah.

"Investor apalagi investor asing itu nyaris tidak mungkin mau melakukan atau memberikan investasi dasar seperti jalan, pelabuhan, itu di mana-mana begitu, jari pemerintah itu harus berinvestasi di infrastruktur dasar ini," kata dia, Sabtu (19/8/2023).

Menurut Sarmuji, setelah infrastruktur dasar telah dibangun oleh pemerintah, maka ia meyakini para investor akan berbondong-bondong datang berinvestasi di IKN tanpa pemerintah sibuk mencari.

Politisi Partai Golkar itu menilai, Investor tidak berani menanam investasi di satu wilayah kalau belum ada bukti pembangunan, khususnya pembangunan dasar.

“Nanti kalau infrastruktur dasarnya sudah baik, akan banyak investor yang mau masuk. Tapi kalau infrastruktur dasarnya enggak ada, siapa yang mau yakin kalau IKN itu mau diseriusin. Tapi nanti seiring adanya infrastruktur dasar, hampir bisa dipastikan investor akan masuk. Kenapa? Itu berarti negara ini serius mau membangun IKN,” ucapnya.

Sebelumnya, Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau yang biasa dikenal sebagai Aguan memimpin Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ini terungkap dari keterangan tertulis Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Dia berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (11/8/2023).

Turut hadir Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma serta Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe di Kalimantan Timur.

Bahlil memastikan akan terus mencari solusi atas masalah yang dihadapi para investor dalam proyek pembangunan IKN.

Dia juga menegaskan akan menelusuri permasalahan desain paket Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang belum rampung untuk gambaran terhadap investor.

“Kita harus bicara mana proyek existing, mana yang harus dikerjakan. Yang penting tidak melanggar substansi, tidak korupsi, dan bertujuan untuk negara,” katanya melansir Antara, Senin (14/8/2023).