BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diseminasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pekerja terkait dengan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS ketenagakerjaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menggelar kegiatan Diseminasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Sabtu (19/8/2023).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Zainudin mengungkapkan bahwa diperlukan sinergi dan keterlibatan semua pihak dari pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah untuk meningkatkan perluasan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya pada pekerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang rentan atas risiko-risiko saat bekerja.

"Pekerja yang belum banyak terlindungi itu kan informal. informal itu kan ada di desa, ada dipasar, ada di UKM. Salah satu caranya yaitu lewat diseminasi ini," ungkapnya.

"Kita tidak bisa jalan sendiri, maka hari ini kita gandeng tokoh di kabupaten Bandung ini. Karena tokoh ini lebih banyak dikenal, jadi program kita lebih cepat sampai ke masyarakat yang ada di desa, kelurahan, pasar, dan ekosistem lainnya," jelas Zainudin.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi upaya yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan kepesertaan BPU. Pihaknya juga akan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi pekerja rentan.

“Luar biasa, saya menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur, sekarang ini ada program yang mendorong para pekerja informal jadi sasarannya UMKM, petani, kemudian yang rentan terkena dampak (kecelakaan kerja). Nah ini terobosan yang luar biasa, harus kita dukung,” ucapnya.