3 Hal Terkait WFH ASN untuk Atasi Polusi Udara di DKI Jakarta

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan uji coba WFH terhadap ASN DKI Jakarta dilakukan selama tiga bulan mulai 21 Agustus sampai dengan 21 Oktober, dengan skema 50 persen WFH dan 50 persen bekerja di kantor (work from office/WFO).

Dia menyebut ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH, yakni yang bersinggungan dengan layanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.

Selain itu, kebijakan WFH akan ditingkatkan dari 50 persen menjadi 75 persen terhadap ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September.

Sedangkan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) di sekolah yang berada di sekitar lokasi KTT ASEAN hanya berlaku pada saat KTT ASEAN berlangsung.

Namun, untuk guru dan tenaga pendidik di sekolah tetap hadir dan beraktivitas 100 persen seperti biasa.

Dalam pengawasan diberlakukannya WFH mulai 21 Agustus 2023, Heru Budi meminta kepada atasannya langsung untuk video call.

Heru menuturkan WFH ini tentunya diimbangi dengan memberikan pekerjaan yang lebih banyak dari biasanya selama uji coba pertama dilakukan selama tiga bulan ke depan. 

Nantinya, lanjut dia, jika uji coba terbilang efektif pihaknya akan melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Lalu kalau ditemukan tidak efektif lantaran ASN tidak disiplin, maka akan kembali ditempatkan di kantor.

“Kalau dalam kurun waktu tidak sampai 21 Oktober misalnya tidak efektif, karyawan atau ASN yang WFH di rumah tidak disiplin, ya saya kembalikan,” tegasnya.

Mulai hari ini, Senin, 21 Agustus 2023, sekitar 50 persen ASN di Provinsi DKI Jakarta menjalankan work from home (WFH) dengan tujuan mengurangi polusi udara di ibukota.

Terkait kebijakan ini, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan penerapan WFH bukanlah solusi mengatasi masalah udara Jakarta yang buruk.

Trubus mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebaiknya mengoptimalkan uji emisi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pada kenyataannya, Trubus melihat uji emisi tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh sampai sekarang. Ia juga berharap pemerintah mengeluarkan aturan soal pembatasan usia kendaraan.

"Kalau bisa, keluarkan kebijakan pembatasan usia kendaraan. Akan tetapi, itu juga butuh keberanian karena musuhnya pelaku usaha mobil, mobil bekas sama motor bekas,” ujarny.