DPR-Pemerintah Setujui 4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Raker Yasonna Laoly Bersama Komisi III DPR — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023). Rapat kerja ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Tahun 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat pleno bersama Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM). Rapat ini membahas evaluasi Program Legislasi (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas tahun 2023.

Dalam rapat, DPR dan Pemerintah menyetujui empat RUU untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas prioritas 2023. Sebelumnya, pemerintah dan Baleg masing-masing menyampaikan usulannya.

"Saya ingin minta persetujuan kepada seluruh peserta rapat. Apakah evaluasi prolegnas RUU prioritas tahun 2023 ini bisa kita laporkan untuk ditetapkan di rapat paripurna terdekat, seutju ya?," Tanya Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agta, yang langsung dijawab 'setuju' dari peserta rapat, dalam pengambilan keputusan tingkat pertama yang dipimpinnya, Selasa (22/8/2023).

Sementara itu, MenkumHAM Yassona H Laoly yang mewakili pemerintah mengusulkan tiga RUU masuk ke dalam daftar Prolegnas prioritas tahun 2023 lewat evaluasi prolegnas prioritas 2023.

"Kami mengusulkan 3 rancangan undang-undang untuk dimasukkan dalam daftar Prolegnas Undang-Undang prioritas tahun 2023, perubahan yang tentunya dengan tetap mempertimbagnkan kesiapan dan kebutuhannya," ujar Yassona.

Diketahui, tiga RUU yang diusulkan pemerintah yakni RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, RUU Penilai, dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional.

Selama tahun 2022, kinerja DPR RI dinilai belum berada pada standar ideal. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi mengkritisi kinerja Legislasi DPR yang baru mengesahkan 3 dari 40 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2022.

2 dari 2 halaman

Minta 9 RUU Dicoret dari Prolegnas Prioritas 2023

Pemerintah dan DPR Sepakat Bawa Perppu Cipta Kerja ke Sidang Paripurna — Menkumham Yasonna Laoly bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah), dan Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) saat rapat dengan Baleg DPR membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Baleg DPR menyetujui untuk membawa Perppu Cipta Keria ke Paripurna dan disahkan menjadi Undang-Undang (UU). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Selain mengusulkan 3 RUU baru dalam Prolegnas prioritas, Yasonna juga meminta ada sembilan RUU yang dicoret dari Prolegnas prioritas tahun 2023.

Pencoretan ini dimintanya karena materinya sudah diakomodasi dalam UU Kesehatan, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sementara itu, Baleg DPR mengusulkan satu RUU untuk masuk dalam Prolegnas prioritas 2023, yakni RUU Museum.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com

Infografis Ketok Palu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Masuk Prolegnas 2021. (Liputan6.com/Trieyasni)

DPR
Organisasi
DPR adalah lembaga legislatif yang anggotanya terdiri dri anggota partai politik terpilih dari hasil pemilu.
Lihat Selengkapnya
DPR
pemerintah
RUU
Prolegnas Prioritas 2023