Sukses

Heru Budi Akan Temui Asosiasi Pengusaha, Bahas Peluang Pekerja Swasta WFH saat KTT ASEAN

Heru menyampaikan, tidak mempunyai wewenang untuk mewajibkan pekerja swasta untuk WFH serta merta sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, akan segera bertemu sejumlah asosiasi pengusaha membahas mengenai pemberlakuan Work From Home (WFH) bagi pekerja swasta khususnya selama KTT ke-43 ASEAN. Adapun KTT ASEAN bakal digelar pada 5-7 September 2023.

"Saya akan komunikasi khusus tanggal 5-7 (September) kami akan mengundang Apindo, Kadin, Asprindo, mungkin besok," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023).

Heru menyampaikan, tidak mempunyai wewenang untuk mewajibkan pekerja swasta untuk WFH serta merta sebagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Oleh sebab itu, dia hanya menyampaikan imbauan.

"Mengapa swasta nggak WFH? sebelum tanggal 21 (Agustus) saya udah sampaikan pihak swasta untuk menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan dan aktivitas swasta masing-masing. Seyogyanya turut membantu," jelas Heru.

Selain itu, Heru menilai perusahaan swasta memiliki cara kerja yang berbeda. Terlebih, kata dia ekonomi jadi tolak ukur bagi pihak swasta.

"Saya tidak minta untuk mereka WFH karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu," kata Heru.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

75 Persen ASN Jakarta WFH saat KTT ASEAN

Diketahui ASN DKI bakal WFH dengan kapasitas 75 persen selama KTT ASEAN 4-7 September 2023. Meski tak ada insentif bagi yang WFH, Heru berharap WFH dipandang sebagai tanggung jawab turut andil menyukseskan gelaran KTT ASEAN.

"Bagi yang mau WFH ngga ada insentif apa-apa. Panggilan negara kesatuan Republik Indonesia merah putih. Jadi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab warga negara, kewajiban apa, jalankan itu. Jadi ini panggilan negara, pengorbanan," kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini