Sahroni Bingung Disebut Sebar Hoaks: Kan Narkobanya Ada dan Ditangani BNN, Hoaks di Mananya?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sempat menyinggung terkait kabar adanya penangkapan kasus narkoba jenis sabu seberat 100 kg, di wilayah Jawa Timur dalam Instagramnya. Politikus NasDem itu menduga bahwa, pengungkapan narkoba dalam jumlah besar tersebut, turut memberi imbas kurang baik pada aktivitas ekspor-impor di sektor pelabuhan.

Namun bukannya mendapat konfirmasi dan penyelesaian terkait kejadian, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto justru meminta masyarakat menjaga kondusifitas di ruang digital, terutama dalam merespons berita yang diduga bersifat hoaks. Bahkan Dirmanto meminta Sahroni menyebar informasi yang jelas.

Sahroni pun lantas turut memberikan jawaban atas situasi yang tengah terjadi. Sahroni menyebut bahwa, dirinya sejak awal memang bermaksud meminta konfirmasi dari pihak berwenang terkait informasi yang ada. Terutama karena ada dugaan, kasus yang telah terjadi beberapa waktu lalu, masih turut memberikan imbas pada sektor lainnya hingga saat ini.

“Saya kan memang cuma bertanya sejak awal, bermaksud meminta konfirmasi terkait situasi yang terjadi. Ini kan jelas bukan hoaks, penangkapannya pun benar terjadi. Bahkan sudah dibuka oleh BNN dan Bareksrim. Kenapa saya malah dibilang (sebar) hoaks?” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (24/8).

Lebih lanjut, Sahroni meminta aparat berwenang, justru berfokus pada solusi atas situasi yang diduga tengah terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak. Karena dari laporan yang diterimanya dari lapangan, sektor ekspor-impor terkena imbas pemeriksaan berlarut yang turut membengkakan biaya pengiriman.

“Ini kan kita di sini sama-sama ingin selesaikan masalah yang sedang masyarakat alami. Karena laporannya ada, bahwa aktivitas ekspor-impor di pelabuhan jadi terhambat karena adanya pemeriksaan berlarut, diduga imbas dari pengungkapan narkoba dan beberapa barang ilegal lainnya. Jadi makanya saya minta bantuan aparat berwenang, kasian yang benar-benar taat aturan tapi jadi harus menanggung biaya demurrage,” tambahnya.