Komisi IX DPR RI Akan Usulkan Pembentukan Pansus Polusi Udara Jabodetabek

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan, pihaknya akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Charles menyebut, usulan akan segera dibahas dalam rapat internal Komisi IX DPR RI.

"Harus kita putuskan sama-sama di internal Komisi IX apakah nantinya secara resmi Komisi IX akan mengusulkan kepada pimpinan DPR untuk membuat pansus," ujar Charles di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/8/2023).

Menurut dia, pansus dibutuhkan karena solusi polusi udara Jabodetabek harus dilakukan lintas sektor.

"Karena kalau tidak pansus saya kita juga tidak bisa memberikan solusi yang komprehensif," kata Charles.

Dia mengatakan, penyelesaian polusi udara adalah dengan mencari penyebab dan pencegahannya, bukan saja soal memperbaiki kondisi saat ini.

"Masalah kesehatan ada di ujungnya, ada akibat dan dampaknya. Tetapi permasalahan utama yang harus segera dibenahi why-nya, mengapanya dan kalau tadi kita dengar penjelasan faktornya banyak. Jadi perencanaan secara nasional yang diadakan secara bergotong royong lintas kementerian," tutur Charles.

"Jadi solusinya tidak mungkin bisa dihadirkan hanya melibatkan satu kementerian saja, tetapi harus melibatkan berbagai stakeholder, baik itu kementerian maupun pemerintah pusat dan daerah," sambungnya.

Charles menjelaskan, pihaknya sempat berkomunikasi secara informal dengan pimpinan Komisi terkait, yakni Komisi IV yang membahas transportasidan pimpinan Komisi VII terkait lingkungan hidup.

"Dengan pimpinan Komisi IV, komisi VII secara informal, mereka mengatakan ya memang kalau mau menyelesaikan permasalahan ini harus bersama-sama. Maka wacana terkait pansus, penanganan polusi Jabodetabek bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dilakukan," pungkasnya.

Salah satu cara mengatasi polusi udara adalah dengan kendaraan wajib uji emisi. Kita cek pelaksanaannya di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Hehutanan.

2 dari 4 halaman

Bahas Polusi Udara Jabodetabek, Komisi IX DPR RI Gelar Rapat Bareng Perhimpunan Dokter Paru

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris jelaskan terkait Komisi IX DPR RI menggelar rapat audiensi bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI menggelar rapat audiensi bersama Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). Audiensi itu untuk membahas polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang semakin parah.

"Hari ini kita audiensi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan juga sekelompok masyarakat dari bicara udara untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/8/2023).

Menurut Charles, para ahli dan dokter paru memberikan sejumlah rekomendasi dan paparan mengenai polusi udara Jabodetabek yang makin parah.

Ia menyebut penyebab bukan hanya kendaan bermotor melainkan juga industri dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Polusi udara ini tak hanya 1 sektor saja tetapi melibatkan berbagai sektor. Kalau kita lihat penyebabnya itu bisa dari polusi transportasi, bisa juga dari pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Sehingga untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini juga membutuhkan solusi yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor lainnya," jelas Charles.

3 dari 4 halaman

Kata Dokter Paru

Polusi Udara Jakarta — Berdasarkan data indeks standar pencemaran udara maksimum dari aplikasi JAKI, tampak ada perbedaan kualitas udara di setiap wilayah Jakarta. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sementara itu, perwakilan PDPI Agus Dwi Susanto mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan polusi udara harus lintas sektor dan dilakukan secara berkelanjutan.

"Yang terpenting preventionnya, mencegah. Mencegah supaya tidak timbul penyakitnya, apa yang upayanya, polutan nya itu diturunkan, dikontrol. Itu yang paling penting. Nah pengontrolan itu di luar ranahnya kesehatan dan kita enggak bisa menjangkau itu," kata dia.

Agus menegaskan, PDPI siap membantu mengatasi polusi udara dengan riset-riset yang menunjukkan bahwa polusi berdampak kepada kesehatan.

"Tolong dibantu supaya polutannya diturunkan. Karena itu bukan ranah kami. Kalau itu bisa diturunkan berbagai upayanya apa? Tentunya harus diajak juga praktisi kesehatan lingkungan, ahli kesehatan masyarakat apa yang bisa dilakukan buat menurunkan itu," tegas Agus.

4 dari 4 halaman

Dampak Nyata Polusi Udara Jakarta, Menkes Budi: Penyakit Pernapasan Naik 200 Ribu Kasus

Macet dan Polusi Udara Jakarta — Bukan hanya polusi udara, kemacetan lalu lintas di Jakarta juga dinilai memburuk. (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, polusi udara yang melanda Jakarta rupanya turut menyumbang atas peningkatan kasus penyakit pernapasan. Sejumlah penyakit pernapasan atau respirasi yang dimaksud seperti kanker paru, tuberkulosis, sampai pneumonia.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa penyakit pernapasan di Jakarta sebelum pandemi Covid-19 saja sudah di angka 50.000 orang.

Seiring dengan kondisi kualitas udara Jakarta yang memburuk, masyarakat yang terkena penyakit pernapasan jumlahnya naik menjadi 200.000 kasus.

"Kanker paru, tuberkulosis (TB), paru kronis, asma, dan pneumonia merupakan penyakit pernapasan. Di kita sendiri, khususnya di Jakarta, sebelum pandemi Covid-19 sekitar 50.000 orang yang mengalami penyakit tersebut," kata Budi Gunadi Sadikin saat ditemui Health Liputan6.com di sela-sela acara 'ASEAN Finance and Health Ministerial Meeting' di Hotel Mulia Senayan, Jakarta pada Kamis (24/8/2023).

"Dan sekarang naik hingga 200.000 kasus. Itu ada akibatnya juga karena polusi udara," ujarnya.

Kelima penyakit pernapasan di atas juga memakan biaya klaim BPJS Kesehatan. Diperkirakan, dengan semakin banyaknya pasien yang terpapar polusi udara, pembiayaan klaim BPJS Kesehatan untuk menanggung penyakit pernapasan juga tinggi.

"Total klaim di BPJS Kesehatan tinggi. Jadi pasti karena tahun ini lebih banyak yang kena akan naik, maka semakin tinggi (pembiayaan klaim BPJS Kesehatan)," lanjut Budi Gunadi.