7 Tanggapan ICW hingga Lembaga Antirasuah Usai Megawati Minta Presiden Jokowi Bubarkan KPK

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengomentari usulan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Kurnia, akar masalah KPK yang dinilai Mega tidak lagi efektif bukan soal kinerja, melainkan sikap dari partai politik (parpol).

"Mestinya Bu Mega memahami bahwa biang kerok yang menyebabkan kinerja KPK tak efektif ya karena ulah partai politik sendiri," kata Kurnia kepada awak media, seperti dikutip Rabu 23 Agustus 2023.

Kurnia menambahkan, para kader parpol menciptakan hukum seperti UU KPK baru dan terpilihnya Pimpinan KPK yang sekarang yakni Firli Bahuri tidak lain atas rekomendasi anggota parlemen yang merupakan bagian dari parpol.

"Penting Bu Mega ketahui, saat ini yang penting dilakukan kepada KPK bukan dibubarkan, melainkan revolusi total," terang Kurnia.

Kurnia menjelaskan, konsep revolusi dimaksud dengan cara mengembalikan UU KPK seperti sedia kala dan merombak total struktur Pimpinan KPK. Hal itu diyakini Kurnia lebih efekfit pembubaran institusi.

"Jadi sebaiknya Bu Mega ikut mendesak KPK agar menuntaskan tunggakan perkara, misalnya, menangkap Harun Masiku," sindir Kurnia.

Wakil Ketua Partai Gerindra Habiburokhman mengaku tidak ingin berprasangka buruk dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan KPK.

Menurutnya, selama ini Megawati merupakan sosok yang sangat anti korupsi. Sementara KPK merupakan lembaga yang didirikan pada zaman Megawati menjadi presiden.

"Ya kita enggak mau berprasangka buruk ya dengan Ibu Mega. Ibu Mega itu sangat kita hormati secara prinsip saya belum baca detail ya. Tapi saya yakin maksudnya baik Ibu Mega. Tetapi mungkin ada penulisan yang kurang tepat dengan apa yang beliau maksud kan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu 23 Agustus 2023.

"Mungkin saya khawatirnya gitu. Karena Ibu Mega adalah sosok yang sangat anti korupsi, beliau kalau enggak salah di era beliau KPK itu lahir beliau yang menandatangai UU-nya pertama kali," sambungnya.

Namun, kata Habiburokhman, KPK selama ini sudah melakukan tugasnya dengan baik. Sebab dari edukasi, pencegahan hingga penindakan telah berjalan lancar.

"Kita jangan lupakan itu. Kalau mau mengkritik KPK siapa pun berhak. Tapi kalau saya pribadi melihat KPK saat ini sangat sangat baik posisinya. Edukasi jalan lancar, pencegahan berjalan lancar, penindakan juga tetap berjalan lancar," ujarnya.

"Saya pikir ini salah satu edisi KPK terbaik ya Pak Firli ini salah satu edisi KPK terbaik. Kalau toh memang perlu perbaikan ya tentu semua instutusi perlu perbaikan," pungkasnya.

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati menilai KPK tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Merespons hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menduga perkataan Megawati hanya bercanda.

"Ah yang benar. Saya menduga itu bercanda beliau (Megawati)," kata Anas di kawasan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis 24 Agustus 2023.

"Saya belum percaya itu, biar saya pelajari dulu, saya menduga bercanda," sambungnya.

Soal KPK masih diperlukan atau tidak, Anas menyebut, yang terpenting adalah membangun pemerintahan yang bersih. Anas menegaskan, jangan ada kriminalisasi dari penegak hukum.

"Yang paling pokok sebagaimana adalah membangun pemerintahan yang amanah, ya kan good goverment and clean goverment, apakah aparat penegak hukum kita itu menunaikan tugasnya dengan baik? Yang penting itu adalah hukum tegak dengan adil, jangan ada kriminalisasi," tuturnya.

Mantan Ketum Demokrat ini berpesan agar penegak hukum tidak memaksakan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Anas meminta hukum tidak dijadikan alat politik.

"Jangan ada orang yang tidak bersalah dipaksa untuk salah, jangan ada orang yang salah malah dihindar-hindari untuk bersalah, nah itu yang harus jadi catatan, kalau penegakan hukum itu adil maka itu yang bagian dari demokrasi yang sehat," tegasnya.

"Jadi hukum jangan jadi peralatan politik itu, jangan hukum jadi perkakas politik, itu tidak boleh, jadi saya mengatakan ini pesan buat siapapun ya dan mudah-mudahan pesan ini juga sampai pada orang-orang yang dulu zalim," pungkas Anas.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata merespons pernyataan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri yang menyebut kinerja lembaga antirasuah tak efektif. Megawati lantas meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi membubarkan KPK.

Alex menduga pernyataan Megawati itu bentuk keprihatinan atas korupsi yang masih terjadi di dalam negeri.

"Terkait pembubaran KPK, sebenarnya kan pernyataan Bu Mega sudah diklarifikasi oleh Pak Sekjen. Barangkali Bu Mega itu prihatin sudah 20 tahun KPK berdiri kenapa korupsi masih terjadi. Bahkan kalau dilihat dari indeks persepsi korupsi malah turun," ujar Alex dalam keterangannya, Kamis 24 Agustus 2023.

Alex menyebut, bukan hanya Megawati yang prihatin lantaran masih banyak pejabat yang menyalahgunakan wewenang demi kekayaan pribadi dan golongan. Namun, Alex menyebut kinerja memberantas korupsi tak bisa hanya mengandalkan KPK.

"Kalau menyangkut keprihatinan, lho, saya di sini 8 tahun, prihatin juga saya. Saya sekali lagi tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK. Jelas di dalam UU KPK itu melakukan tugas itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa," kata Alex.

Alex menyebut, KPK memang menjadi leading sector dalam pemberantasan korupsi. Namun demikian, dia berharap ada sinergi antar-penegak hukum dalam memberantas korupsi.

"Kejaksaan kita lihat, kejaksaan saat ini sangat agresif untuk menindak para pelaku korupsi dan kami juga berharap dari pihak kepolisian demikian. Mereka punya aparat tidak hanya di pusat, tapi di seluruh daerah dan saya kira kalau mereka betul-betul konsen dan betul peduli terhadap pemberantasan korupsi, tentu mereka tidak segan-segan menindak para kepala daerah atau pejabat daerah yang terbukti melakukan korupsi," kata Alex.

"Sekali lagi pemberantasan korupsi ini kerja kita bersama, jadi tidak melulu menjadi domainnya KPK," Alex menandaskan.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut pernyataan Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) Megawati Soekarnoputri akan dijadikan bahan evaluasi oleh lembaga antirasuah. Megawati diketahui menyebut pemberantasan korupsi menurun dan meminta Presiden Jokowi membubarkan KPK.

"Tentu begini, apa yang disampaikan beliau itu bagian dari review dan evaluasi agar KPK semakin kuat, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kinerja," ujar Ghufron di Gedung KPK, Kamis 24 Agustus 2023.

Ghufron menyebut, terkait regulasi pihaknya tak bisa mengomentari apakah Undang-Undang KPK yang baru membuat KPK melemah atau tidak.

Menurut Ghufron, UU KPK merupakan produk pemerintah, jadi yang berhak menilai adalah pemerintah dan DPR.

"Dua hal itu dari aspek Anda katakan bagaimana kekurangan dari regulasi atau kebijakan itu yang bisa menilai adalah presiden, pemerintah, dan DPR, karena KPK dibentuk melalui Undang-Undang, beliau yang memiliki kewenangan untuk menilai. Tapi yang kami concern untuk menanggapi adalah dari sisi kinerja," kata Ghufron.

Berkaitan dengan kinerja, kata dia, KPK selalu melaporkannya di setiap pertengahan maupun akhir semester. Nantinya, kata Ghufron, masyarakat akan melihat apakah kinerja KPK menurun atau justru sebaliknya.

"Nah tentu kami pada saatnya akan melaporkan di pertengahan, di akhir juga akan kami laporkan apa-apa yang dalam perspektif, baik Bu Mega atau pun publik yang dianggap mungkin dianggap melemah atau turun akan kami sampaikan perspektif yang sebenarnya, perspektif KPK," ucap Nurul Ghufron menandaskan.