DPR Setuju Sikap Menteri Investasi yang Peduli Akan Proses Hilirisasi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sempat mengkritisi besaran pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) yang dianggap bisa menghambat hilirisasi.

Terkait hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Rudi Hartono Bangun mengatakan, protes yang dilayangkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sangat tepat, dimana Indonesia memiliki hak penuh dalam menentukan besaran persen atas hasil produk alamnya.

"Yang dibilang Pak Bahlil ini benar, namanya promosi untuk menarik investor harusnya Indonesia menawarkan berbagai kemudahan dan pemancing dulu, agar negara yang mau investasi tertarik, jangan ditodong dulu dengan pajak yang terlalu tinggi," kata dia, Sabtu (26/8/2023).

Menurut dia, salah satu cara untuk menarik investor agar mau berinvestasi di Indonesia dengan memberikan kemudahan pengurusan berbagai hal terutama soal pajak, termasuk juga memberikan promo yang bagus kepada mereka.

Setelah ajakan investasi itu terealisasi, pemerintah melihat perkembangan investasi para investor dan jika mengalami untung yang bagus dan usaha mereka berkembang pesat, baru pemerintah mengatur besaran pajak yang baru.

"Jikalau nantinya sudah masuk investor dan mereka usahanya maju dan berkembang, mungkin bisa dipikirkan menaikan pajak. Contoh Vietnam itu banyak nawarkan berbagai kemudahan, dari tenaga kerja, keamanan hingga perizinan," kata Rudi.