Sukses

Stafsus BPIP: Pemilu 2024, Pilih Pemimpin yang Dosanya Paling Kecil

Staf Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo mengajak masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin Indonesia berikutnya.

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus (Stafsus) Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo mengajak masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin Indonesia berikutnya. Dia mengingatkan agar masyarakat mencari pemimpin yang memiliki rekam jejak bagus dam memiliki kedekatan dengan rakyat.

"Masyarakat harus cerdas dalam memilih. Demokrasi mampu membawa keberhasilan kalau sadar mencari pemimpin yang rekam jejaknya bagus, prestasinya bagus saat memimpin, bukan mengekor saja, dan pemimpin yang memiliki kedekatan dengan rakyat dan mampu menjaga keragaman dan kemajemukan," kata Romo Benny dikutip dari siaran persnya, Minggu (27/8/2023).

"Pemimpin itu harus bisa memelihara Pancasila. Itu yang harusnya dipilih," sambungnya.

Dia menekankan bahwa Pancasila harus menjadi ideologi bangsa. Dengan begitu, masyarakat bisa hidup dengan aman, tanpa ada bentrokan atau perbedaan tajam, dan dapat membangun persaudaraan sejati;

"Pancasila juga menjadi ideologi yang bekerja. Ideologi hidup dan ideologi bekerja, itu aktualisasi Pancasila bagi Indonesia," tuturnya.

Menurut dia, Pancasila juga tercermin di pemimpinnya yakni, pemimpin harus punya nilai keuatamaan, arate. Romo Benny menyampaikan pemimpin yang dipilih harus memiliki sifat bijaksana, tulus, berani, memiliki karakter, memiliki kebijaksanaan dan jiwa kemanusiaan serta totalitas untuk rakyat.

"Pemimpin harus punya, bukan hanya pengetahuan, tetapi etos, semangat kerja dan optimisme, serta dekat dengan rakyat," ujarnya.

Romo Benny kembali mengingatkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Dia berharap masyarakat dapat memilih pemimpin yang tak banyak melakukan dosa.

"Kalau kita gagal, tidak jadi cerdas dan kritis dan memilih tanpa melihat-lihat dahulu, ya kita gagal. Harapan saya, jadilah pemilih yang kritis, dan rebut ruang publik untuk menyebarkan kekritisan dan kecerdasan tersebut," ucap dia.

"Terkhusus untuk tahun Pemilu 2024 besok: Pilihlah pemimpin, baik daerah maupun pusat, yang dosanya paling kecil," sambung Benny.

2 dari 2 halaman

Jangan Jadikan Pemilu 2024 Arena Permusuhan

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengajak, seluruh pihak untuk tidak menjadikan Pemilu 2024 sebagai arena permusuhan yang mengakibatkan perpecahan.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, perbedaan dalam pemilu merupakan hal wajar dan bukan untuk diributkan.

Hal ini disampaikan Bambang dalam peringatan dan tasyakuran Hari Jadi Ke-78 MPR RI dengan menampilkan kisah 'Semar Boyong' semalam suntuk di Kompleks Parlemen, Jumat 25 Agustus 2023 malam.

"Meskipun setiap menjelang Pemilu, suhu politik biasanya semakin memanas, kita tidak boleh menjadikan Pemilu 2024 sebagai arena permusuhan yang mengakibatkan perpecahan," kata Bamsoet, dalam keterangan tertulis di Jakarta, dilansir dari Antara, Sabtu (26/8/2023).

Bamsoet berpendapat, perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan hal yang wajar. Namun, tidak boleh mencederai hingga merusak soliditas kebangsaan.

Sebelumnya, dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD RI, Bamsoet mengajak, seluruh masyarakat tetap menjaga persatuan dan kesatuan untuk menyambut Pemilu 2024.

Bamsoet berharap, siapa pun yang nantinya terpilih meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional. Dapat konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya.

"Seiring dengan itu, sesuai dengan 'prinsip negara hukum', para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara harus menjadikan hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara," ucapnya.

Menurutnya, hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

"Karena itu, sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum," ungkapnya.