KPK Heran Pemkab Garut Pentingkan Anggaran Dinas LN Ketimbang Bansos Atasi Kemiskinan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya pemerintah daerah yang lebih mementingkan menganggarkan perjalanan dinas luar negeri daripada pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi kemiskinan di daerahnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkap pemda itu yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Tak tanggung-tanggung, kata Pahala, anggaran perjalanan dinas ke luar negeri mencapai ratusan juta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemkab Garut.

"Kita menemukan daerah, nih kita sebut lah, Kabupaten Garut, Rp784 juta untuk perjalanan dinas ke luar negeri," ujar Pahala Nainggolan dalam keterangannya Selasa (29/8/2023).

Pahala mengaku heran dengan anggaran sebanyak itu untuk perjalanan dinas luar negeri. Pahala mengaku sempat mempertanyakan keterkaitan perjalanan dinas luar negeri itu dengan mengurangi kemiskinan.

"Kita sampai nanya, 'urusannya apa ya, Pak sama (program penyelesaian masalah kemiskinan)'," ucap Pahala.

Pahala meyakini tidak ada korelasi antara perjalanan ke luar negeri dengan kemiskinan ekstrem di daerah Garut. Apalagi, kata Pahala, pihaknya juga menemukan Pemkab Garut tidak menganggarkan bansos untuk mengatasi kemiskinan warga.