Terbukti Terima Suap dari Djoko Tjandra, Polri Tak Pecat Irjen Napoleon Bonaparte

Liputan6.com, Jakarta - Irjen Napoleon Bonaparte telah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait pelanggarannya yakni melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini suap, terkait penerbitan penghapusan Interpol Red Notice atas nama Djoko Tjandra. Hasilnya, dia pun tidak dipecat melainkan hanya menjalani sanksi demosi.

“Keputusan pada sidang KKEP yaitu, satu sanksi etika yaitu, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Menurut Ahmad, Napoleon berkewajiban untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri, serta pihak yang dirugikan.

“Kedua, sanksi administratif berupa mutasi bersifat Demosi selama 3 tahun 4 bulan, terhitung semenjak dimutasikan ke Itwasum Polri,” jelas dia.

Sidang KKEP Irjen Napoleon Bonaparte pun dilaksanakan di ruang sidang Divpropam Polri Gedung TNCC Lt. 1 Mabes Polri pada Senin, 28 Agustus 2023. Atas kasusnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) dia dipidana selama 4 tahun penjara dan telah berkekuatan hukum tetap.

“Saudara Napoleon Bonaparte menerrima atas keputusan yang diberikan dan menyatakan tidak banding,” Ahmad menandaskan.