7 Pernyataan Terkini Pj Gubernur Heru Budi Terkait Polusi Udara Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Ibu Kota bakal punya 100 bus Transjakarta bertenaga listrik pada Oktober 2023. Penambahan bus listrik diharapkan dapat mengurangi emisi penyebab polusi udara.

"Bus kan sudah, Oktober ini ada 22 lagi penambahan. Total 100 (bus listrik Transjakarta ). 22 nanti di akhir Oktober," kata Heru di kawasan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 27 Agustus 2023.

Menurut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal terus menambah bus listrik dalam upaya mengatasi polusi dari emisi gas buang kendaraan bermotor.

"Di 2024, nambah terus (pengadaan bus listrik). Saya harap juga semua bisa membantu Pemda soal kebijakan," kata dia.

Selain itu, Heru menyampaikan Pemprov DKI Jakarta juga telah membeli kendaraan hybrid atau kendaraan yang menggunakan dua jenis sumber tenaganya. Kendaraan hybrid dibeli secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"(Kendaraan) hybrid sudah beli, bertahap, sesuai kemampuan APBD DKI," ujar dia.

Heru Budi Hartono lalu meminta kepala daerah penyangga Jakarta bersama-sama mengatasi polusi udara Jabodetabek. Menurut Heru, dampak polusi udara tak bisa dituntaskan sendiri oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Heru dalam sambutannya di acara "Diskusi Publik Quick Response Penanganan Kualitas Udara di DKI Jakarta" di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Senin 28 Agustus 2023.

"Memang namanya polusi udara tidak bisa Jakarta sendiri, tapi harus Jabodetabek, tidak bisa sendiri (Jakarta) untuk mengatasi itu," kata Heru.

Oleh sebab itu, Heru meminta agar pemerintah daerah wilayah penyangga bisa turut serta ikut andil memberikan saran dan masukan sebagai upaya mengatasi polusi udara.

"Tolong Pak Bupati, Pak Walkot juga kita sama-sama menurunkan polusi di Jabodetabek, Jakarta nggak bisa sendiri karena cukup luas area yang terdampak," ujar dia.

Heru menyampaikan, kendaraan bermotor yang lalu lalang di DKI Jakarta berasal dari masyarakat wilayah penyangga yang bekerja di Jakarta. Adapun kendaraan bermotor dinyatakan sebagai penyumbang emisi penyebab polusi udara tertinggi di Jakarta.

"Informasi dari dinas perhubungan bahwa kendaraan yang masuk dari Bodetabek ke Jakarta itu 900.000 per hari. Itu juga menjadi perhatian kita," ucap Heru.

Heru Budi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan percepatan-percepatan untuk melakukan penurunan polusi, antara lain bekerja sama dengan KLHK melakukan penegakan hukum ke sumber-sumber industri karena diduga melampaui batas emisi yang ditetapkan.

"Nanti secara bertahap, meminta para industri terutama industri-industri tertentu untuk kita bersama-sama menurunkan polusi," ujar dia.

Selain itu, kata dia, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta juga telah melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Adapun uji emisi bakal masif dilakukan pada 1 September 2023.

"Maka pemilik kendaraan individu bersama-bersama bahwa kendaraan yang berlalu lintas di Jakarta itu juga harus kita tegakkan uji emisi dan mereka keluar dari bengkel masing-masing pada saat uji rutin, itu harus lulus uji emisi," papar Heru.

Heru Budi mengungkapkan, pihaknya akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani permasalahan polusi di Ibu Kota. Pembentukan satgas ini, kata Heru, akan dilakukan pada Senin 28 Agustus 2023 atau Selasa (29/8/2023).

"Pemda DKI kalau enggak hari ini ya besok itu membuat Satgas Penanganan Polusi," kata dia.

Ada pun satgas ini akan diisi oleh internal Pemprov DKI Jakarta. Namun, Heru tak merinci tugas apa saja yang akan dilakukan satgas ini.

"Ya satgas dari internal Pemda DKI. Semua terlibat. Ya segera mungkin saya terbitkan (aturannya). Tugasnya banyak," tambah Heru.

Lebih lanjut, Heru juga meminta kepala daerah penyangga Jakarta bersama-sama mengatasi polusi udara Jabodetabek. Menurut Heru, dampak polusi udara tak bisa dituntaskan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Memang namanya polusi udara tidak bisa Jakarta sendiri, tapi harus Jabodetabek, tidak bisa sendiri (Jakarta) untuk mengatasi itu," kata Heru.

Heru Budi juga meminta daerah penyangga Ibu Kota untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) dengan rutin menanam pohon.

"Saya nanti bersama dengan para pejabat Jabotabek kalau kita bisa bersama-sama jangka panjang RTH di se-Jabotabek, ya kita harus lakukan penanaman pohon dan seterusnya harus bersama-sama," kata Heru.

Heru pun menunjukkan, jika pihaknya hampir setiap pekan melakukan penanaman pohon di Jakarta.

"Kalau saya setiap hampir setiap Minggu nanam pohon, melakukan itu. Saya minta rekan-rekan Bekasi, Bogor, Depok juga sama-sama. Perlu disumbang nggak pohonnya dari Dinas Pertamanan?" ujar Heru.

Selain itu, Heru memberikan saran kepada pemerintah daerah (pemda) penyangga agar penanaman pohon dilakukan oleh swasta melalui CSR.

"Saya rasa kita bisa menggunakan CSR. Jadi bapak tunjuk saja daerah mana, titik (wilayahya). Nanti kita bersama-sama para stakeholder yang bisa melakukan ini," ujar Heru.

Heru Budi Hartono mengungkapkan, sebanyak kurang lebih 997.000 kendaraan dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Botabek) masuk ke wilayah Ibu Kota setiap hari.

"Informasi dari Dinas Perhubungan bahwa yang masuk Jakarta itu kendaraan kurang lebih 997.000 Botabek, bukan Jakarta ya, Botabek ke Jakarta," kata Heru.

Maka dari itu, Heru menyarankan seluruh kendaraan yang masuk ke Jakarta itu sudah harus lulus uji emisi.

"Maka pemilik kendaraan, individu, bersama-sama bahwa kendaraan yang berlalu lintas di Jakarta itu juga harus kita tegakkan uji emisi dan mereka keluar dari bengkel masing-masing pada saat uji rutin, itu harus lulus uji emisi," ujar Heru.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa permasalahan polusi harus diselesaikan bersama-sama.

"Memang namanya polusi udara tidak bisa Jakarta sendiri, tapi harus Jabodetabek, tidak bisa sendiri (Jakarta) untuk mengatasi itu," tambah Heru.

Oleh sebab itu, Heru meminta agar pemerintah daerah wilayah penyangga bisa turut serta ikut andil memberikan saran dan masukan sebagai upaya mengatasi polusi udara.

"Tolong Pak Bupati, Pak Walkot juga kita sama-sama menurunkan polusi di Jabodetabek, Jakarta nggak bisa sendiri karena cukup luas area yang terdampak," ucap Heru.

Heru Budi Hartono menanggapi soal pakar yang mengungkapkan penyiraman atau penyemprotan air di jalanan Ibu Kota tak efektif mengurangi polusi udara. Bahkan, semprotan air di jalan dikhawatir justru menguap bersamaan dengan polusi.

Heru mengatakan, evaluasi bakal dilakukan terlebih dahulu. Heru bersedia menghentikan cara tersebut apabila pembahasan rampung dilakukan serta ditemukan bahwa menyiram jalan tak efektif kurangi polusi udara Jakarta.

"Ya nanti akan dibahas. Kalau memang tidak boleh ya saya berhentikan. Gampang," ujar Heru Budi.

Dia menyampaikan, juga mengetahui hasil sebuah riset di China yang terbit di jurnal National Library of Medicine pada Mei 2021. Riset tersebut, menemukan penyemprotan air malah membuat polusi udara makin parah.

"Ya dikritik kan karena ada PM 10 terpecah jadi PM 2.5. Saya tahu itu, tapi di salah satu kota di ASEAN melakukan itu dan memang beda situasi mungkin ya. Tapi mereka melakukan itu," ucap Heru.

Lebih lanjut, Heru menyatakan akan menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Dia berujar, akan menyampaikan saran ahli dan pakar ihwal penyemprotan air di jalan Ibu Kota.

"Nanti itu saya sampaikan, saya minta syarat, kalau itu nggak boleh ya kita hentikan," jelas Heru.