Sahroni Batal Laporkan SBY ke Bareskrim: Perintah Surya Paloh Tidak Boleh

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengurungkan niatnya melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri. Alasannya, karena niatnya tersebut diminta dibatalkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh (Sumber: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com)

Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, mengurungkan niatnya melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri. Alasannya, karena niatnya tersebut diminta dibatalkan langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

"Jadi saya ini sebenarnya sudah siap untuk melaporkan, tapi tadi perintah ketua Umum Pak Surya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," kata Sahroni kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

Meski telah diurungkan, Sahroni menjelaskan alasan niat awal melaporkan SBY, karena merasa jadi korban hoaks atas informasi yang menyebut dirinya mengetahui perihal deklarasi pasangan Cawapres, Anies Baswedan.

"Saya ingin melaporkan seseorang petinggi Demokrat, terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasanya saya ada di dalam ruangan itu. Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September," katanya.

"Omongan itu saya katakan enggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka," tambah dia.

Menurutnya, selama pertemuan pada 25 Agustus 2023 itu tidak ada pembahasan terkait deklarasi awal September. Sebagaimana keterangan tertulis yang disampaikan dalam rilis Partai Demokrat.

"Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya," tuturnya.

2 dari 2 halaman

Keterangan Partai Demokrat

Sebelumnya, Partai Demokrat sempat menyebarkan rilis terkait rencana deklarasi yang telah dikomunikasikan dengan Surya Paloh pada pertemuan di tanggal 24 Agustus 2023. Selanjutnya juga dibawa Anies ketika bertemu SBY dan juga Salim Segaf. Anies pun memutuskan untuk melakukan deklarasi pada awal September 2023.

"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya.

Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8.

Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Sumber: Bachtiarudin Alam/Merdeka.com