Sukses

NasDem Tegaskan Tidak Pernah Tolak AHY Jadi Cawapres Anies

Sahroni mengatakan, Demokrat terlalu berharap ketua umumnya menjadi calon wakil presiden. Hanya saja garis tangan berkata lain.

Liputan6.com, Jakarta - Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni meminta Partai Demokrat tidak dendam dan terlalu bawa peraan (Baper) terkait dtidak dipilihnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bakal cawapres Anies Basewedan.

Sahroni pun menjelaskan tidak ada sama sekali kesepakatan antara tiga partai bahwa AHY menjadi calon wakil presiden.

"Belum terikat dong. Masih dalam koridor lobi politik. Dan mungkin harapannya adalah 'gue mau ngawinin lu tapi lu batalin' gitu ya sakit hati wajar. Tapi di politik enggak boleh sakit hati, dendam, baper," kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9).

Sahroni mengatakan, Demokrat terlalu berharap ketua umumnya menjadi calon wakil presiden. Hanya saja garis tangan berkata lain.

"Misalnya terlalu berharap nih gue mau jadi cawapres nih udah gembar-gembor udah confidence, segala macem. Ya tapi memang garis tangannya belum," katanya.

NasDem menegaskan tidak pernah menolak nama AHY. Hanya saja NasDem tidak ingin terburu-buru untuk menetapkan nama AHY.

"Bukan nolak, NasDem pengennya tidak buru-buru karena ngeliat babe gue (Ketum NasDem Surya Paloh) punya intuisi yang cukup sebagai ketum. Dia kan udah berkarir jadi seorang politisi dari 50 tahun," ujar Sahroni.

2 dari 2 halaman

Demokrat Cabut Dukungan untuk Anies

Sebelumnya, Partai Demokrat resmi mencabut dukungan ke Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Hal itu diputuskan usai menggelar rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9) sore.

"Pertama Demokrat cabut dukungan Anies Baswedan sebagai capres pilpres 2024," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, saat konferensi pers.

Selain mencabut dukungan ke Anies, Partai Demokrat juga resmi keluar dari Koalisi Perubahan yang telah dibangun bersama Partai NasDem dan PKS.

"Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan untuk persatuan karena terjadi pengingkatan kesepakatan yang dibangun selama ini," imbuh dia.