Cak Imin Dipanggil KPK, Mahfud Md: Itu Bukan Politisasi Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menilai pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan politisasi hukum.

Sebab, Cak Imin hanya dipanggil KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

"Banyak wartawan yang bertanya pada saya sebagai Menko yang menangani bidang hukum tentang pemanggilan KPK terhadap Pak Muhaimin Iskandar. Apakah itu politisasi hukum?," kata Mahfud Md melalui akun Instagramnya @mohmahfudmd, Selasa (5/9/2023).

"Menurut saya, itu bukan politisasi hukum. Kita berpendirian bahwa tidak boleh hukum dijadikan alat untuk tekanan politik," sambungnya.

Menurut dia, Cak Imin hanya dimintai keterangan biasa oleh penyidik KPK atas kasus yang sudah lama berproses. Mahfud menegaskan Cak Imin tidak dipanggil sebagai tersangka dalam kasus ini.

"Muhaimin tidak dipanggil sebagai tersangka, tetapi dimintai keterangan untuk melengkapi informasi atas kasus yang sedang berlangsung" katanya menjelaskan.

Mahfud Md mengaku, dirinya juga pernah dipanggil KPK saat ada kasus di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menyebut, pertanyaan yang diajukan penyidik KPK hanyalah hal-hal teknis saja.

"Pertanyaannya teknis saja, misalnya, betulkah Anda pernah jadi pimpinan Sdr AM? Tahun berapa? Bagaimana cara membagi penanganan perkara? Apakah Saudara tahu bahwa Pak AM di-OTT dan sebagainya?," tutur Mahfud.

"Pertanyaannya itu saja dan itu pun sudah dibuatkan isi pertanyaan dan jawabannya. Waktu itu, saya hanya disuruh membaca dan mengoreksi kemudian memberi tandatangan. Setelah itu pulang, tak lebih dari 30 menit," imbuh mantan politikus PKB ini.