Bobby Nasution Dukung Penuh Pembangunan BRT di Kota Medan

Liputan6.com, Medan Kota Medan terpilih sebagai salah satu kota di Indonesia untuk pembangunan jaringan Bus Rapid Transit (BRT) guna mengurai kemacetan serta meningkatkan mobilitas masyarakat. Berkaitan dengan itu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengungkapkan, Pemko Medan berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan BRT yang masuk dalam program Indonesia Mass Transit Project (Mastran).

“Kami sangat berterima kasih atas pilihan ini. Semoga pemilihan Kota Medan ini menjadi pilihan yang tepat. Apa yang menjadi kekurangan dalam pembangunan BRT dapat disampaikan kepada kami," ungkapnya saat menerima Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suharto di Balai Kota Medan, Kamis (7/9/2023).

"Pemko Medan saat ini terus mendorong masyarakat yang cederung menggunakan kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan angkutan umum. Terkait itu, Pemko Medan akan terus menambah fasilitas sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan angkutan umum," tambah Bobby.

Bobby juga mengatakan bahwa Pemko Medan terus berkomitmen meningkatkan fasilitas-fasilitas maupun akses yang ada di sekitar terminal dan halte yang menjadi titik-titik penting bagi kegiatan masyarakat baik itu perekonomian, perkantoran, hingga pemerintahan.

“Alhamdulillah mulai terlihat peningkatan masyarakat menggunakan angkutan umum. Oleh karenanya, peningkatan-peningkatan fasilitas ini akan terus kami kembangkan, termasuk akses-akses dan titik-titik parkirnya yang saat ini sedang dibangun di kawasan Kesawan dan Lapangan Merdeka,” katanya.

2 dari 3 halaman

Pembangunan Dilakukan Secepatnya

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Suhartono mengungkapkan bahwa pembangunan BRT baik menyangkut infrastruktur, jalur, depo maupun pendukung lainnya akan dilakukan lebih cepat seperti keinginan Menteri Perhubungan.

“Alhamdulillah, komunikasi dengan Kota Medan cukup intens sehingga pembangunan BRT dapat dilakukan secepatnya,” ungkapnya.

Suhartono juga memaparkan bahwa salah satu percepatan pembangunan yang akan dilakukan adalah pengadaan infrastruktur terutama konstruksi yang semula akan dilakukan di Januari 2024 sudah dapat dikerjakan di triwulan akhir tahun 2023.

"Selanjutnya mengenai masalah operasional, kebutuhan bus untuk Mebidang (Medan, Binjai, dan Deliserdang) sebanyak 551 armada," paparnya.

"BRT yang akan beroperasi di Mebidang nanti sama dengan di Jakarta. Mengenai koridor, ada 17 koridor yang akan dibangun dan dari jumlah itu, 15 merupakan murni kewenangan kota (Pemko Medan)," tambah Suhartono.

Ia berujar, sesuai dengan regulasi yang ada yakni UU No. 22 bahwa otoritas yang berada di wilayah kota menjadi kewenangan pemerintah kota, kawasan lintas menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta kawasan pinggiran menjadi kewenangan pemerintah kota dan kabupaten.

"Kita harapkan ini secepatnya disepakati sehingga tidak terlalu lama untuk diselesaikan,” ujar Suhartono.

3 dari 3 halaman

Akan Dibangun Depo

Terkait permasalahan depo, Suhartono membeberkan bahwa sesuai dengan kebijakan yang dilakukan wali kota sudah ada beberapa depo yang akan dilakukan pembangunannya, termasuk di Amplas.

"Kemenhub akan membangun depo yang berada di aset milik pemerintah pusat. Oleh karenanya, sebelum pembangunan depo dilakukan, maka depo yang berada di aset milik pemerintah daerah akan ditarik dulu," bebernya.

“Secara administrasi kami ambil dulu, tapi setelah pembangunan depo selesai dilakukan, kami akan serahkan kembali kepada pemerintah daerah,” imbuh Suhartono.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar pun menyebut bahwa pembangunan jalur untuk BRT disepakati akan dimulai bulan Februari atau Maret 2024.

"Selanjutnya, menyangkut masalah kewenangan Pembangunan koridor, dari 17 koridor yang akan dibangun, 15 koridor merupakan kewenangan Pemko Medan, sedangkan 2 koridor lagi kewenangan Provinsi Sumut," sebutnya.

“Menyangkut pengadaan bus berjumlah 551 unit, kebutuhan armada dalam kota sebanyak 468 unit. Dari jumlah 551 bus tersebut, 50 persennya merupakan bantuan bus listrik dari Kemenhub,” jelas Iswar.

(*)