Konflik Pulau Rempang, PAN: Tidak Boleh Ada Masyarakat yang Berduka dan Sedih

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengapresiasi dukungan dari Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam percepatan pengembangan Pulau Rempang.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah segera menyelesaikan rencana pengembangan kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau secara arif dan bijaksana. Hal ini terkait adanya protes yang diwarnai bentrok masyarakat menolak relokasi atas rencana pemerintah yang akan membangun kawasan Rempang Eco City.

Dia berharap, seluruh struktur pemerintahan dari pusat sampai daerah ikut serta dalam menciptakan stabilitas, keamanan, kedamaian, kenyamanan, dan ketertiban seluruh anggota masyarakat.

"Rencana investasi besar di kawasan Rempang bisa saja akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sana. Tetapi harus diingat, bahwa tujuan investasi haruslah diarahkan bagi kesejahteraan rakyat," kata Saleh saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Kamis (14/9/2023).

Pemerintah, kata Saleh, harus memastikan tidak boleh ada anggota masyarakat yang berduka dan bersedih atas masuknya investasi ke daerah mereka. Terlebih, investasi tersebut berasal dari luar negeri.

"Isu penggusuran dan pemaksaan relokasi harus dihindari. Isu seperti itu sangat tidak produktif dalam menyelesaikan masalah yang ada. Terbukti dapat memicu berbagai penolakan dan protes di masyarakat," ucap politikus PAN ini.

Saleh mengatakan, setiap warga negara yang menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya wajib diberikan perlindungan.

"Warga yang melakukan protes dan demonstrasi harus didengar bukan dikeraskan. Dengan begitu, apa yang mereka mau dan inginkan bisa diketahui dengan benar. Siapa tahu, justru pemerintah dan pengembang bisa merealisasikannya," ungkap Saleh.

2 dari 2 halaman

Minta Pemerintah Hentikan Sementara Proyek Rempang

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay (Foto : Andri/man)

Berkenaan dengan itu, Fraksi PAN mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara rencana pengembangan kawasan Rempang tersebut. Langkah yang perlu dilakukan saat ini adalah menemui dan berdiskusi dengan masyarakat.

Saleh mengatakan, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka kepada semua pihak terkait dengan rencana investasi yang akan masuk. Apa manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga kehidupan mereka sehari-hari tidak terganggu.

"Kepastian soal ini sangat penting. Kalau tidak jelas, kami khawatir penolakan akan terus terjadi. Akibatnya, akan muncul lagi protes dan demonstrasi yang bermuatan kekerasan. Semua pihak pasti tidak menginginkan hal tersebut," jelas dia.

Saleh menjelaskan, Presiden Jokowi pasti tidak menginginkan adanya kericuhan dan kekerasan kepada masyarakat.

"Jokowi sendiri inginnya tidak ricuh dan kekerasan kepada masyarakat. Karena, pembangunan ini juga untuk kenyamanan masyarakat. Ini pula lah yang mestinya dilakukan dalam menangani masalah yang ada saat ini di Rampang," kata Saleh.

Ia pun menekankan pentingnya dialog, komunikasi, dan sosialisasi dengan warga. "Kami yakin bahwa masyarakat akan memberikan apresiasi yang cukup tinggi jika mereka dilepaskan. Malah akan sangat baik jika mereka juga dilibatkan dalam dialog dan sosialisasi yang akan dilaksanakan,” pungkas Saleh.