Yusril Ungkap Penyebab Investasi Sulit Berkembang: Kepastian Hukum Tidak Ada

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra memberi masukan sejumlah poin dalam 12 program Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo sebagai bacapres dalam Pilpres 2024.Yusril mengusulkan ada pembenahan sistem politik hingga sistem negara di Indonesia.

"Saya katakan kita perlu juga untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan dan sistem hukum di negara kita ini," kata Yusril saat jumpa pers bersama para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat (14/9/2023).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menyoroti situasi hukum di Indonesia pasca amendemen UUD 1945 yang ke-6. Menurutnya, perlu dilakukan amandemen atas UUD 1945.

"Yang khususnya pasca amandemen terjadi kesimpangsiuran jalannya negara kita ini yang memang perlu kita bahas kita dalami. Apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna," ucap Yusril.

Selain itu, Yusril juga berpandangan perlu adanya menciptakan kestabilan politik dalam negeri untuk pembangunan ekonomi.

"Perlu juga kita menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Karena mustahil kita akan dapat melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mensejahterakan rakyat, kalau kondisi politik dalam negeri kita berantakan keadaannya," jelas Yusril.

Yusril juga menyampaikan polemik yang sedang terjadi di Papua khususnya persoalan HAM. Dia menilai, kondisi hak HAM di Papua sering dijadikan alat kekuatan internasional untuk memecah belah Indonesia.

"Saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk meyelesaikan permaslahan di Papua yang sangat berkembang sebagai isu HAM yang kemudian dimanfaatkan kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa kita," kata Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menilai kondisi hukum saat ini belum ideal. Maka, perlu ada kepastian hukum untuk memudahkan investasi di dalam negeri.

"Kita lihat dalam semua aspek kepastian hukum tidak ada. Maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita," papar Yusril.