HEADLINE: Siap-Siap Jakarta Ganti Nama Jadi DKJ Usai IKN Resmi Pindah, Dampaknya?

Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Eko Listiyanto menilai, perubahan status Jakarta tak akan berpengaruh pada geliat ekonomi dan arus investasi yang masuk.

Dia meyakini, kegiatan ekonomi masih akan menguat di Jakarta. Nantinya, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

"DKJ masih tetap akan menjadi pusat ekonomi Indonesia, karena perkembangan kota Jakarta jauh lebih maju dari kota lain di Indonesia," kata dia kepada Liputan6.com, Jumat (15/9/2023).

Menurut Eko, arus masuknya modal atau investasi juga akan terus bergerak positif ke Jakarta. Utamanya di sektor perdagangan, jasa, hingga sektor keuangan.

Meski nantinya pusat pemerintahan berada di IKN Nusantara, Eko melihat kemudahan perizinan di Jakarta juga tak akan terganggu. Apalagi saat ini aspek administrasi sudah bisa diakses lewat online.

"Investasi secara administrasi sudah OSS/basis digital jadi tidak ada kendala terkait teknis kalau mau investasi di Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi konsumsi pun diramal tidak akan turun. Hal ini mengingat masih banyak penduduk di Jakarta sebagai pusat pergerakam ekonomi nasional.

"Meskipun ibu kota pindah tapi keluarga masih akan tinggal di DKJ, jadi ekonomi dari sisi konsumsi tidak akan banyak berkurang atau berubah. Ini menggambarkan ekonomi DKJ nanti tetap akan stabil walau ibu kota pindah," ungkapnya.

Kendati demikian, Eko memberikan catatan penting agar DKJ bisa tetap menarik investasi. Caranya dengan meningkatkan level standar bisnisnya.

Hal ini merujuk pada peningkatan daya saing sebagai DKJ. Harapannya, jika level daya saingnya meningkat, juga akan menarik minat dari investasi yang bakal menggerakkan ekonomi.

"Menurutku lebih ke upaya untuk meningkatkan level standard benchmark Jakarta, sebagai pusat bisnis saingannya harus kota-kota setidaknya selevel Asia, menaikkan standar level akan menjaga daya saing Jakarta," ucap Eko memungkasi.

Infrastruktur Jakarta Tetap Nomor 1

Perubahan status Jakarta menjadi DKJ juga diyakini tidak akan terlalu berdampak pada kelompok pengusaha. Mereka masih percaya Jakarta ke depan akan tetap menjadi pusat bisnis. Pasalnya, Jakarta memiliki berbagai infrastruktur yang belum bisa ditandingi kota lain di Tanah Air.

"Jakarta tetap menjadi tumpuan aktivitas bisnis dengan kelengkapan infrastrukturnya, di mana perizinan usaha kalaupun ada dari pusat (ibu kota) akan dilakukan digitalisasi dari seluruh pelosok negeri," ujar Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno kepada Liputan6.com, Jumat (15/9/2023).

Tak hanya Jakarta, Benny menilai Pulau Jawa juga diyakini masih akan tetap menjadi sentra bisnis Indonesia, sekalipun ibu kota nantinya berlokasi di Pulau Kalimantan.

"Pelabuhan laut terbesar ada di Jakarta, Semarang, dan Surabaya untuk melayani industri manufaktur dari Pulau Jawa," imbuh Benny.

Atas dasar itu, ia memprediksi mayoritas pengusaha besar tidak akan berpindah dari Jakarta ke IKN Nusantara. "Tidak, pengusaha akan tetap di Jakarta sebagai Kota bisnis."

Apalagi Benny melihat, peluang pengembangan bisnis di IKN belum terlalu besar. "Potensi bisnis ada untuk kebutuhan penduduk IKN dan sekitarnya saja," katanya menandaskan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakinkan bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis meski ibu kota negara (IKN) akan pindah ke Nusantara.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan, ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Sri di hadapan para pengusaha ritel dalam Indonesia Retail Summit (IRS) 2023 di Jakarta, Senin (14/8/2023).

"Bapak-Ibu sekalian, mengetahui bahwa Insya Allah 2024 nanti IKN akan berpindah ke Kalimantan. Tetapi sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa Jakarta tetap akan menjadi kota bisnis, kota ekonomi berskala global," kata dia, seperti dilansir Antara.

Menurut Sri, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat terus melakukan pembahasan agar Jakarta tetap bisa menjaga kestabilan ekonominya ke depan meski bukan lagi menjadi ibu kota negara. Hal itu lantaran Jakarta menyumbang 16-17 persen terhadap perekonomian nasional sehingga kestabilan ekonominya akan sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia.

Sri menambahkan, pihaknya tidak bisa sendirian menjaga ekonomi Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta pelaku usaha, termasuk para pengusaha ritel untuk saling bahu membahu menjaga agar sektor tersebut bisa terus berkembang dan mendukung ekonomi Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga membuka diri jika ada regulasi atau masukan yang perlu didukung. Pemprov DKI Jakarta siap duduk bersama untuk membahas masukan pengusaha.

"Intinya segala upaya tentu kita lakukan agar pergerakan ekonomi Jakarta terus meningkat karena saya tahu persis kontribusi dari industri ritel ini terhadap lapangan pekerjaan dan lain-lain itu juga sangat-sangat tinggi sehingga itu perlu kita sama-sama support agar ini dapat berjalan dengan baik," tutur Sri.

Berdasarkan data Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), jumlah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta mencapai 96 unit per 16 Januari 2023. Jumlah tersebut terdiri atas 76 mal dan 20 pusat perdagangan (trade center).

Adapun Kemenko Perekonomian mencatat pada tahun 2023 ini, secara nasional terdapat peningkatan jumlah pengunjung di pusat-pusat perbelanjaan. Sejumlah pusat perbelanjaan menjadi tempat favorit masyarakat khususnya di saat libur lebaran yang lalu.

Jumlah pengunjung dilaporkan sudah mencapai 100 persen, meningkat dibandingkan 2022 yang berkisar di angka 90 persen.

Peningkatan pengunjung disinyalir terjadi menyusul pencabutan status PPKM. Di sisi lain, peningkatan pengunjung itu juga sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen (IKK) yang pada Juni 2023 berada pada level 127,1 atau meningkat 6 persen dari posisi akhir tahun lalu dan termasuk pada kategori zona optimis.

Status Jakarta akan berubah setelah ibu kota negara resmi berpindah di Nusantara, Kalimantan Timur. Setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara, nama Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ternyata bukan kali ini saja nama Jakarta berubah. Berdasarkan sejumlah sumber, tercatat setidaknya Jakarta telah berganti nama sebanyak 13 kali.

Pada abad ke-14, Jakarta dulunya bernama Sunda Kalapa dan menjadi pusat Pelabuhan Kerajaan Padjadjaran. Selanjutnya pada 22 Juni 1527, terjadi penyerangan pangeran Fatahillah ke Sunda Kalapa dan naman wilayahnya berubah menjadi Jayakarta, demikian mengutip dari Jakarta.go.id.

Tak berhenti di situ, pada 4 Maret 1621, Belanda mulai mendirikan pemerintahan kolonial dan menamakannya Stad Batavia. Pada 1 April 1905, pemerintah kolonial Belanda mengubah nama menjadi Gemeente Batavia.

Selanjutnya pada 8 Januari 1935, pemerintah kolonial Belanda mengubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.

Selain itu, saat pasukan Jepang tiba di Batavia, nama Jakarta juga berubah. Pada 8 Agustus 1942, pasukan Jepang tiba di Batavia dan mengubah namanya menjadi Jakarta Tokubetsu Shi.

Kemudian pada September 1945, Jakarta menjadi pusat politik dan pemerintahan Indonesia dengan nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.

Namanya kembali berubah pada 29 Maret 1950, dengan pemerintah Indonesia mengubah nama Jakarta menjadi Praj’a Jakarta. Selanjutnya pada 22 Juni 1956, Wali Kota Jakarta kembali menetapkan nama menjadi Jakarta.

Pada 18 Januari 1958, Jakarta menjadi daerah otonom dengan nama Kotamadya Djakarta Raya yang berada di bawah Provinsi Jawa Barat.

Jakarta pun berubah status menjadi Daerah Tingkat Satu (provinsi) yang dipimpin Gubernur pada 1959. Kemudian status Jakarta dari Daerah Tingkat Satu kembali diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) pada 1961.

Selanjutnya, Ibu Kota Jakarta Raya resmi menjadi ibu kota negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta pada 31 Agustus 1964.

Kemudian pada 31 Agustus 1999, status Jakarta diperbarui menjadi pemerintah provinsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, Jakarta dengan status otonomi yang memiliki kota administrasi.

Pada 30 Juli 2007, melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta berganti nama menjadi DKI Jakarta dan mengukuhkan status sebagai daerah otonomi khusus ibu kota.