Sekda Jateng Sebut Pembahasan APBD dengan DPRD Dilakukan saat RKPD

Liputan6.com, Semarang Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah akan dilakukan saat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menjelaskan, pembahasan dengan DPRD bukan ketika Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), melainkan saat RKPD.

"Jadi secara dokumen sudah clear semua, komunikasi dengan dewan juga sudah clear. Secara komunikasi dan perencanaan kita sudah lakukan, karena kita bicara dengan dewan sejak RKPD supaya alurnya itu konsisten," jelasnya saat menerima kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan, Jumat (15/9/2023).

Sumarno juga mengungkapkan, terkait transisi gubernur ke penjabat gubernur, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebelumnya, Ganjar Pranowo menjadi pedoman dalam penyusunan APBD 2024-2026.

"Kami sudah berkomunikasi dengan Pj. Gubernur Jateng dan beliau memahami dan konsentrasi di indikator-indikator makro. Karena di RPD, kami masih mengejar indikator-indikator makro, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.