Konflik di Pulau Rempang, Ganjar: Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

Liputan6.com, Jakarta Kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, di mana masyarakat menolak relokasi, turut menjadi perhatian bakal calon presiden Ganjar Pranowo.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menilai pemerintah harus segera turun tangan mengatasi polemik tersebut.

"Pemerintah harus segera turun tangan, jangan lama-lama. Apalagi aparatur ya mesti bisa menyelesaikan, selesaikan itu dengan sangat cepat," kata Ganjar di Jakarta, Minggu (17/9/2023).

Ganjar menyebut pemerintah harus segera bertindak dan memanggil sejumlah pihak seperti kepala daerah hingga pengelola di Pulau Rempang.

"Kalau itu tidak bisa diselesaikan, maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain. Makanya mesti diselesaikan, akar persoalannya dibuka dan beberapa aktornya bisa dipanggil. Di sana ada kepala daerahnya, di sana ada pengelolanya, gitu ya. Saya kira lebih cepat ya," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, semua pihak, termasuk wakil dari masyarakat yang menolak, juga harus dipanggil untuk dimintai penjelasan.

"Ya semua bisa dilakukan, maka panggil aja. Semuanya bisa dilakukan, apa pun kebijakannya segera panggil mereka jangan terlalu lama termasuk representasi dari masyarakat karena mesti kita dengarkan juga," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) jangan sampai ada yang mangkrak dan harus diawasi pembangunannya.

Menurut Jokowi, jika ada persoalan harus segera diselesaikan dicari solusi termasuk polemik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, di mana masyarakat menolak relokasi atas rencana pemerintah yang akan membangun kawasan Rempang Eco City, di Pulau Rempang tersebut. Alhasil, bentrok antara masyarakat dengan polisi tak bisa terelakkan.

"Jika ada persoalan, jika ada permasalahan baik soal lahan, pembiayaan anggaran, urusan perizinan, tolong segera dikomunikasikan. Segera cari solusi-solusi inovatifnya, dan ini selalu saya ingatkan, jangan justru malah menggunakan pendekatan yang represif kepada masyarakat," kata Jokowi dalam acara Infrastructure Forum and Edutainment Expo di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Rabu (13/9/2023).