Transjakarta Dapat Tambahan Subsidi Rp633 Miliar, DPRD Jakarta Minta Layanan Ditingkatkan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan kepada PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta dalam Raperda Perubahan APBD 2023 sebesar Rp633 miliar.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nur Afni Sajim juga mendorong Transjakarta dapat memberikan jaminan peningkatan layanannya kepada masyarakat sebagai pengguna transportasi umum. Pasalnya, Afni mengaku masih sering melihat kekosongan penumpang pada armada yang beroperasi.

"Perlu diperhitungkan ketika di jam-jam kosong penumpang, kenapa bus-bus dan armada mitranya itu harus tetap beroperasi," kata Afni dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (18/9/2023).

Menurut Afni, armada bus yang sepi atau kosong penumpang harusnya bisa diefisienkan. Dia menyebut, agar hal yang demikian tak membebani subsidi yang diberikan kepada Transjakarta.

"Kan itu harusnya bisa diefisiensi. Karena ini yang bikin beban subsidi terus membesar," kata dia.

Di sisi lain, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga, meminta PT Transjakarta dan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melengkapi dasar kajian penghitungan pemberian subsidi. Penghitungan tersebut diperlukan agar pemberian subsidi terukur dan tepat sasaran.

Pandapotan berujar, selama ini anggota dewan tak pernah disajikan dasar perhitungan subsidi pada bidang transportasi, khususunya Transjakarta. Padahal, kata dia dasar perhitungan yang jelas dan rinci penting agar pemberian PSO dapat disesuaikan.

"Tolong kami disajikan dasar perhitungannya. Jangan-jangan yang menikmati PSO selama ini kelas menengah ke atas. Karena selama ini kami nggak pernah dikasih dasar perhitungannya," ujar Pandapotan.