Pemprov DKI Bakal Telusuri Dugaan Pungli Program Pangan Murah di Jakut

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons pernyataan Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin yang mengungkap adanya dugaan praktek pungli dalam program pangan murah di Koja, Jakarta Utara.

Heru mengatakan, ia akan menelusuri aduan tersebut. Heru mengklaim akan menindak oknum tersebut jika seorang aparat.

"Katanya ada pungli, saya cek juga. Pungli itu siapa. Kalau aparat saya tindak," kata Heru di gedung DPRD DKI, Senin (18/9/2023).

Tak hanya itu, Heru akan memanggil Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta untuk meminta keterangan lebih lanjut.

"Tapi nanti sebentar saya panggil Dinas KPKP dan semuanya," ujar Heru.

Adapun Heru mengakui bahwa antrean program ini membludak. Bahkan kejadian ini disebutnya tidak hanya terjadi di Koja.

"Bahan pangan tuh protes katanya masyarakat ngantre jam 04.00 pagi. Memang pas saya ke Muara Angke kan ada juga, tapi kan kita minta kalau buka jam 08.00 datang jam 07.00 WIB," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyoroti praktik pungli pada program pangan murah di Koja, Jakarta Utara.

Hal itu diutarakan Suhud saat rapat paripurna penandatanganan MoU Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD 2024 pada Senin (18/9).

Mulanya, Suhud menyebut banyak warga tidak mendapatkan haknya dari program tersebut.

"Interupsi Pimpinan. Saya berharap melalui forum yang terhormat ini Pj Gubernur agar membenahi kegiatan pembagian pangan sehingga tidak terjadi antrean panjang, yang warga harus datang jam tiga pagi dan mereka bahkan ada yang tidak mendapatkan atau belum mendapatkan haknya," kata Suhud.