Draf RUU Kekhususan Jakarta, Wapres Ma'ruf Amin Diusulkan Jadi Ketua Dewan Pengawas Jabodetabekpunjur

Liputan6.com, Jakarta Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperjuangkan poin kerja sama kawasan regional dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

Ketua Pansus Pasca Perpindahan IKN DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, dalam poin kerja sama kawasan regional tersebut mengusulkan dibentuknya Dewan Kawasan (Dewas) untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Menurut Pantas, keberadaan Dewan Kawasan bertujuan untuk menuntaskan sejumlah persoalan yang ada di Jakarta karena beririsan langsung dengan kota penyangga yang selama ini seringkali ditangani pemerintah pusat.

"Dengan daerah penyangga itu, bisa membantu terurainya kemacetan, penyelesaian kekurangan ruang terbuka hijau, dan juga mampu menyelesaikan masalah banjir di wilayah Jakarta," kata Pantas dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (20/9/2023).

Pantas menjelaskan, dalam draf RUU Kekhususan Jakarta rencananya Dewas Jabodetabekpunjur ini akan dipimpin oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin. Ini termuat dalam draf RUU Kekhususan Jakarta, Pasal 44 Ayat 1.

Pasal itu menerangkan, dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta, dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dibentuk Dewan Kawasan.

"Jadi mampu mengkoordinasikan itu menjadi satu kawasan terorganisir secara baik sehingga pembangunan juga harmonis dan lain sebagainya. Dan itu saya yakin akan mampu menyelesaikan banyak hal khususnya di Jakarta," ungkap Pantas.