Hoaks Soal Konflik Rempang Bertebaran di Medsos, Begini Saran Pakar untuk Pemerintah

Bentrokan Pulau Rempang — Bentrokan antara warga dan aparat keamanan terjadi di Pulau Rempang. (Liputan6.com/ Dok Ist)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dianggap tak mengkomunikasikan dengan baik terkait permasalahan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kondisi ini membuat para penyebar berita bohong atau hoaks memprovokasi masyarakat dengan membawa isu SARA.

Pakar Komunikasi Tuhu Nugraha menyarankan pemerintah melakukan mitigasi menghentikan penyebaran hoaks terkait Rempang. Jika dibiarkan, kata dia, akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi, tapi ada ikatan adat, emosional dan lain-lain," ujar Tuhu dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Tuhu menyebut, pemerintah bisa melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat. Dengan begitu, diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga, dan anak cucu mereka.

"Dan ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," kata dia.

Tuhu mengatakan, pemerintah sepertinya lupa sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional itu. Sebab, kata dia, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approaching-nya.

"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang," kata dia.

Untuk itu, agar ke depan tidak terjadi semacam ini seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi. "Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," kata dia.

2 dari 2 halaman

Masyarakat Harus Bisa Menyaring Informasi

bentrok Rempang — Aparat gabungan TNI, Polri dan BP Batam memaksa masuk ke kampung adat masyarakat Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bentorkan aparat dan warga pun tak dapat dihindai, Kamis (7/9/2023). (Liputan6.com/ Ajang Nurdin)

Terkait penyebaran hoaks di media sosial, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan tidak asal menelan mentah-mentah. Dia meminta setiap informasi yang masuk harus disaring dan ditelaah lebih dahulu kebenarannya.

"Masyarakat mesti belajar untuk cek dan ricek informasi. Nah kalau nggak punya waktu buat cek, jangan langsung share, cukup berhenti pada diri sendiri. Daripada nambah dosa kalau ternyata menyebar hoaks dan masyarakat juga perlu belajar bahwa sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita," kata Tuhu.

"Jadi mesti lebih kritis dan hati-hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi," dia menambahkan.

Menurutnya, hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang ini dapat memecah belah bangsa. Atas dasar itu dia berharap kepada pemerintah agar bisa segera menghentikan hoaks tersebut.

"Ini sangat bahaya banget. Karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan isu SARA ini hot button banget buat orang Indonesia. Jadi mesti ditangani dengan sangat hati-hati, serius dan penuh empati karena banyak yang berkepentingan soal isu ini, dan semua tahu isu mana yang mudah dimainkan," pungkasnya.