Liputan6.com, Jakarta Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Karjono membakar semangat para calon wisudawan untuk bangga menempuh pendidikan di Universitas Terbuka (UT). Ia pun menyebut bahwa saat ini terdapat 500.000 lebih mahasiswa UT di Indonesia dan telah banyak yang diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Berdasarkan data dari BKN tahun 2019, ada 30.555 formasi CPNS yang dibuka, UT menduduki peringkat pertama 9.436 CPNS dalam jumlah mahasiswa yang diterima CPNS, mengungguli universitas lain seperti UGM 3.452 CPNS, UPI 3.318 CPNS, UNS 2468 CPNS, dan UNES 2.403 CPNS yang masuk dalam lima besar terbanyak,” sebutnya saat seminar akademik dan persiapan Wisuda di Gedung Universitas Terbuka Convention Center, Jakarta Sabtu (23/9/2023).
Baca Juga
Karjono juga menuturkan terkait betapa pentingnya melanjutkan pendidikan meskipun dalam kondisi finansial yang terbatas. Baginya, memilih untuk tetap melanjutkan pendidikan merupakan pilihan yang lebih baik untuk masa depan.
Advertisement
"Adik-adik mahasiswa/i kalian calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa, harus semangat dan harus memiliki daya ungkit lebih, dihadapan Allah Tuhan Yang Maha Esa," tuturnya.
"Pancasila dalam tindakan kita harus sekolah, belajar, dan terus menimba ilmu sampai akhir hayat! Namun, jika nanti kita sudah bekerja, kita harus kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas dan kerja trengginas bekerja dengan penuh dedikasi, dan kerja dengan hati," tambah Karjono.
Kondisi Pasca Reformasi
Karjono menjelaskan bahwa pasca reforamsi, aspek yang mengalami pelamahan salah satunya adalah dunia pendidikan. Baginya, mata ajar dan mata kuliah Pancasila telah hilang serta lembaga yang mendukung Pancasila turut dinonaktifkan.
"Antara lain Tap MPR II 1978 tentang Eka Pancakarsa atau P4 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, 1 tahun kemudian Lembaga BP7 dibubarkan, dan UU 20 tahun 2023 tentang Sisdiknas menghilangkan mata ajar atau mata kuliah Pancasila. Ini merupakan situasi yang sangat memprihatinkan," jelasnya.
“Untuk mengatasi hal ini, pada masa Pak Taufik Kiemas menjadi Ketua MPR, dibentuklah Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945," tambah Karjono.
Setelah itu, dirinya menjelaskan bahwa terdapat beberapa terobosan, seperti gerakan Revolusi Mental, Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, enam pilar pelajar Pancasila, serta dibentuknya UKP PIP dan direvitalisasi menjadi BPIP.
Karjono mengungkapkan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan PP 4/2022 tentang Perubahan Atas PP 57/2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang mencabut tiga PP sebelumnya.
"Di mana dalam PP tersebut terdapat ketentuan wajib mata ajar dan mata kuliah Pancasila mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi, bahkan untuk pendidikan formal, nonformal maupun informal," ungkapnya.
Karjono mengatakan, BPIP merupakan lembaga dibentuk berdasarkan Perpres 7/2018 telah melakukan berbagai upaya Pembinaan Ideologi Pancasila.
“Salah satu inisiatif penting BPIP bersama Kemendikbud Ristek telah menerbitkan 15 buku ajar Pendidikan Pancasila mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi,” katanya.
Advertisement
Latar Belakang Merdeka Belajar
Latar belakang Merdeka Belajar karena terjadinya stagnansi pendidikan, krisis pembelajaran pada masa COVID-19, materi pembelajaran padat dan kurang beragam, hal ini terkendala adanya kurikulum yang kaku.
"Maka dengan Merdeka Belajar diharapkan peningkatan pendidikan untuk persiapan bonus demografi 2045, inilah bentuk Pancasila Dalam Tindakan yang menerapkan pembelajaran 70% praktek dan 30% teori. Inilah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Pancasila Dalam Tindakan," ujar Karjono.
“Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Pancasila Dalam Tindakan, di mana mahasiswa diberikan kebebasan untuk berekspresi dan berinovasi, namun wajib berpedoman pada prinsip-prinsip 6 karakter pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif. Ini merupakan langkah positif untuk memajukan pendidikan yang berlandaskan Pancasila,” jelasnya.
Karjono menekankan bahwa semangat ini adalah langkah konkret menuju visi "kampus benteng Pancasila." Mahasiswa, sebagai agen perubahan masa depan, memiliki peran penting dalam mempertahankan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus.
"Kebebasan berekspresi dan inovasi, serta dengan mengikuti prinsip-prinsip 6 karakter pelajar Pancasila, mereka dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan kedaulatan Pancasila sebagai Ideologi Negara," ujarnya.
"Jauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti ujaran kebencian, radikalisme, tindakan terorisme, ekstremisme, dan ketidakjujuran," imbuh Karjono.
(*)