AALCO Ke-61, Menkumham Pastikan Indonesia Siap Jadi Tuan Rumah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly didampingi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU), Cahyo R. Muzhar, memimpin rapat persiapan penyelenggaraan sesi tahunan AALCO Ke-61. Keduanya juga meninjau lokasi yang akan digunakan menjadi tempat dilaksanakannya pertemuan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Rabu (27/9).

Mengutip siaran pers dari situs resmi Ditjen AHU, Yasonna menjelaskan bahwa sesi tahunan AALCO ke-61 yang akan segera digelar di Indonesia ini akan menjadi momen besar bagi Indonesia untuk tampil di tingkat internasional.

“Sesuai dengan arahan Presiden, Indonesia dalam hal ini Kemenkumham akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan sesi tahunan AALCO ke-61 yang akan dilaksanakan pada tanggal 15-20 Oktober 2023 dan diharapkan akan dibuka oleh Presiden RI, Bapak Joko Widodo,” ujar Yasonna dalam keterangan diterima, Kamis (28/9/2023).

Yasonna menambahkan, dalam sesi tahunan ke-61 kali ini, terdapat 5 agenda yang akan menjadi pembahasan dalam sidang. Salah satu yang mendapatkan perhatian khusus dari Indonesia adalah persoalan hukum laut pada isu illegal fishing.

“Indonesia mengusulkan diangkatnya isu illegal fishing yang saat ini masih menjadi perdebatan dengan negara tetangga seperti Filipina dan Vietnam. Dengan dibahasnya isu illegal fishing dalam sesi tahunan ini, diharapkan ada kesamaan pandang mengenai illegal fishing agar dapat disepakati sebagai transnational organized crime,” tambah Yasonna.

Sebagai tuan rumah penyelenggaraan sesi tahunan AALCO ke-61, Yasonna juga meminta Kementerian/Lembaga terkait yang hadir dalam rapat persiapan tersebut untuk dapat mendukung dan berpartisipasi baik dalam main events maupun side events yang telah disiapkan Indonesia untuk membahas isu terkini di bidang hukum dan ruang siber.

“Pemerintah Indonesia tengah mengusulkan membentukan Asset Recovery Forum bagi negara angota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yang diharapkan forum tersebut akan terdiri dari pihak-pihak yang berpengalaman dan kompeten dalam upaya perampasan aset yurisdiksi asing,” ungkap Yasonna.