5 Respons PDIP, Cak Imin, hingga Mahfud Md Usai KPK Geledah Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada motif politik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

"Sejak KPK berdiri memang sudah banyak politisi atau tersangka, terpidana, yang berlatar belakang politik, tapi kami ingin tegaskan tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2023, seperti dilansir Antara.

Ali memahami bahwa menjelang tahun 2024 banyak pihak yang mengaitkan kerja lembaga antirasuah dengan motif politik tertentu.

Namun, dia menegaskan semua hasil kerja oleh KPK pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan secara hukum lewat persidangan terbuka sehingga masyarakat bisa menyaksikan dan menilai langsung kinerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"Kami sadar betul karena ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti akan dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan tapi kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang jadi barang buktinya, perbuatan seperti apa di hadapan majelis hakim," ujarnya.

Ali menerangkan sejak KPK dibentuk, lembaga antirasuah tersebut telah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 250 anggota DPRD, 133 bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR RI, dan 12 menteri.

"Artinya ini proses penegakan yang kami lakukan adalah proses yang juga pernah kami lakukan begitu ya sehingga ingin kami tegaskan sekali lagi, sama sekali tidak tepat kalau proses penegakan hukum yang kami lakukan ini dikaitkan dengan proses politik," kata Ali.

Polda Metro Jaya masih berkoordinasi dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri terkait legalitas 12 senjata api yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Komplek Widya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 28 September 2023.

Direktur Intelijen Keamanan Polda Metro Jaya Kombes Hirbak Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Baintelkan Polri soal perizinan belasan senjata api (senpi) tersebut.

"Sedang dikoordinasikan dengan Baintelkam untuk dicek izinnya," katanya saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu 30 September 2023, seperti dilansir Antara.

Hirbak menjelaskan, belasan senpi yang diamankan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat melakukan penggeledahan tersebut terdiri dari berbagai jenis.

"Dari berbagai jenis. Ada Smith&Wesson (S&W), Walther, Tanfoglio dan lain-lain," katanya.

Polda Metro Jaya masih mendalami kepemilikan senpi yang ditemukan di rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat digeledah.

"Sejauh ini Direktorat Intelkam (Intelijen Keamanan) Polda Metro Jaya masih didalami dan akan berkoordinasi dengan Baintelkam Polri ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat dikonfirmasi, Jumat 29 September 2023.

Trunoyudo belum bisa memberikan keterangan mengenai kepemilikan senpi tersebut apakah legal atau tidak.

"Kan masih pendalaman, harus dicek. Kita kan baru terima," jelas Trunoyodo.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tengah kabar itu, PDI Perjuangan tengah menggelar Rakernas IV dengan tema Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan tema rakernas ini tidak ada sangkut pautnya dengan kasus di Kementerian Pertanian (Kementan).

Tetapi, Hasto menegaskan prinsipnya bahwa siapa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri maka ada karma politik.

"Pangan ini kaitannya dengan pupuk, dengan infrastruktur. Tetapi prinsipnya, di dalam keyakinan politik PDI perjuangan, siapa yang menyalahgunakan kepercayaan dari rakyat, program-program yang seharusnya untuk rakyat, tetapi dimanipulasi untuk kepentingan diri atau kelompoknya, selalu ada karma-karma politik," ujar Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat 29 September 2023.

Hasto mengatakan, tema Rakernas IV Kedaulatan Pangan telah disiapkan sejak lama. Tema ini sejalan dengan platform perjuangan PDIP dan Presiden Joko Widodo.

"Ini merupakan bagian dari platform yang terus diperjuangkan. Karena Presiden Jokowi dalam visi teknisnya itu kan sudah menjabarkan jumlah waduk yang dibangun, infrastruktur pertanian, mekanisasi pertanian, hilirisasi pertanian, tinggal gerak cepat," jelasnya.

Bakal calon wakil presiden (bacawapres) dari Koalisi Perubahan sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menganggap, penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai proses hukum biasa.

Hal ini disampaikan Cak Imin, ditemui usai memimpin Parade dan Apel Hari Kesaktian Pancasila di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).

"Saya kira prinsip yang harus ditegakkan adalah kedaulatan hukum, persamaan derajat dan kesamaan hak di depan hukum. Jadi silakan lembaga hukum, KPK, Polisi, Jaksa bergerak menindak sesuai dengan kaidah hukum," kata Cak Imin.

Cak Imin atau yang juga akrab disapa Gus Imin ini juga menepis dibidiknya Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai ketidaksetujuan elite terhadap dukungan PKB yang bergabung ke Koalisi Perubahan (Nasdem, PKS, PKB). Di mana Syahrul Yasin Limpo merupakan kader Partai Nasdem.

"Belum. Belum bisa disimpulkan, wong ini proses hukum biasa," ucap dia.

Cak Imin menyebut, tidak ada hal yang bisa ditutup-tutupi ihwal pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo oleh KPK. Dia meyakini KPK bakal bersikap transparan.

"Ya itu nanti kita lihat, kita lihat apakah proses, bagaimana nanti tidak akan bisa ditutup-tutupi, semua transparan," jelas Cak Imin.

Menko Polhukam Mahfud Md angkat suara terkait kasus hukum yang tengah menjerat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Mahfud Md mengatakan kasus tersebut harus diusut tuntas.

Diketahui, selain dugaan rasuah, Syahrul juga diduga terjerat kasus perintangan penyidikan dengan penghilangan barang bukti dan kepemilikan senjata api ilegal.

"Iya kalau (3 perkara) itu bener, Satu korupsinya, dua senjatanya, tiga upaya pelenyapan dokumen, itu harus dikejar," kata Mahfud di Kompleks Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta, Minggu (1/10/2023).

Menurut dia, ketiga perkara tersebut kalau benar adanya, masing-masing bisa berdiri sendiri. Namun, dia belum mendengar dan meyakini secara pasti tiga perkara yang diduga dilakukan oleh Syahrul Yasin Limpo.

"Kalau memang ada (diusut) tapi saya tidak tahu, karena belum dengar," jelas dia.

Namun, Mahfud siap untuk turun tangan membantu penegakan keadilan ketika pengusutan kasus itu menemui kesulitan.

"Kalau ada kesulitan di situ bilang ke saya, saya turun tangan," tegas Mahfud.