Top 3 News: Respons PDIP hingga Mahfud Md Usai KPK Geledah Rumdin Mentan Syahrul Yasin Limpo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis 28 September 2023. Itulah top 3 news hari ini.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis 28 September 2023. Itulah top 3 news hari ini.

Sebelum rumahnya digeledah, Mentan Syahrul Yasin Limpo pernah menjalani pemeriksaan tim penyelidik KPK. Dia dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Sejumlah pihak pun angkat bicara usai KPK menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo. Salah satunya adalah KPK. Lembaga antirasuah menegaskan tidak ada motif politik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan kasus yang diduga menjerat Mentan tersebut harus diusut tuntas.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo angkat bicara soal dugaan ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.

Berdasarkan keterangan dalam persidangan, saksi mahkota Irwan Hermawan yang merupakan Komisaris PT Solitech Media Sinergy menyebut nama Dito turut kecipratan duit senilai Rp27 miliar.

Menpora Dito memastikan, akan bersikap kooperatif dengan siapa pun. Termasuk bila kembali diminta hadir untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Kejaksaan Agung (Kejagung) yang masih menelusuri bukti dugaan aliran dana kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun rekaman CCTV yang diduga berisikan momen penyerahan uang ke pihak perantara Komisi I DPR dan BPK terkait perkara korupsi BTS tersebut pun hilang alias lenyap.

Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung Haryoko Ari Prabowo mengatakan, keterbatasan kapasitas rekaman CCTV itu membuat tim penyidik tidak mendapatkan salinan video yang diduga berisikan peristiwa penyerahan uang kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ke pihak perantara Komisi I DPR RI dan BPK.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Minggu 1 Oktober 2023:

Terkait penemuan belasan pucuk senjata api saat penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya membenarkan telah berkoordinasi dan juga telah menerima 12 s...

2 dari 4 halaman

1. Lima Respons PDIP, Cak Imin, hingga Mahfud Md Usai KPK Geledah Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Tira/Liputan6.com)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Kamis 28 September 2023.

Sebelum rumahnya digeledah, Mentan Syahrul Yasin Limpo pernah menjalani pemeriksaan tim penyelidik KPK. Dia dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.

Sejumlah pihak pun angkat bicara usai KPK menggeledah rumah dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo. Salah satunya adalah KPK.

Lembaga antirasuah menegaskan tidak ada motif politik dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Mentan Syahrul Yasin Limpo.

"Sejak KPK berdiri memang sudah banyak politisi atau tersangka, terpidana, yang berlatar belakang politik, tapi kami ingin tegaskan tentu yang dilakukan KPK adalah proses yang berhubungan dengan penegakan hukum," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat 29 September 2023, seperti dilansir Antara.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan kasus yang diduga menjerat Mentan tersebut harus diusut tuntas.

Selengkapnya...

3 dari 4 halaman

2. Disebut Terima Rp27 Miliar, Menpora Dito: Saya Sudah Klarifikasi dan Beri Keterangan

Menpora RI Dito Ariotedjo — Menpora RI, Dito Ariotedjo berbicara kepada media usai menjalani rapat koordinasi dengan PSSI di kantor Kemenpora, Jumat (7/7/2023). (Bola.com/Abdul Aziz)

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo angkat bicara soal dugaan ikut terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.

Berdasarkan keterangan dalam persidangan, saksi mahkota Irwan Hermawan yang merupakan Komisaris PT Solitech Media Sinergy menyebut nama Dito turut kecipratan duit senilai Rp27 miliar.

"Semua proses formil kita pasti hormati. Kan saya juga sudah diperiksa pada Juli sudah klarifikasi dan memberikan keterangan," kata Dito saat ditemui di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Jakarta, Minggu 1 Oktober 2023.

Menpora memastikan, akan bersikap kooperatif dengan siapa pun. Termasuk bila kembali diminta hadir untuk bersaksi dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G.

"Saya hadir, tidak pernah tidak hadir. Semua yang bersifat formil kita hormati," tegas dia.

Selengkapnya...

4 dari 4 halaman

3. CCTV Penyerahan Uang Korupsi BTS ke DPR dan BPK Lenyap, Kejagung Kejar Bukti Lain

Ilustrasi Kejaksaan Agung RI (Kejagung) — Gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menelusuri bukti dugaan aliran dana kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ke Komisi I DPR RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun rekaman CCTV yang diduga berisikan momen penyerahan uang ke pihak perantara Komisi I DPR dan BPK terkait perkara korupsi BTS tersebut pun hilang alias lenyap.

"CCTV itu biasanya hanya berlaku sebulan. Setelah itu tertimpa (rekaman selanjutnya)," tutur Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung, Haryoko Ari Prabowo kepada wartawan, Minggu 1 Oktober 2023.

Keterbatasan kapasitas rekaman CCTV itu membuat tim penyidik tidak mendapatkan salinan video yang diduga berisikan peristiwa penyerahan uang kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ke pihak perantara Komisi I DPR RI dan BPK.

Selengkapnya...