Sukses

Jokowi: Partai Boleh Banyak, Tapi yang Menentukan Tetap KORPRI

Jokowi menyebut birokrasi ibarat sebuah mesin, sehingga perannya sangat penting untuk negara. Jokowi menekankan pentingnya mesin yang memiliki tenaga kuat, efisien, dan tahan banting terhadap perubahan zaman.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan jumlah anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang mencapai 4,4 juta, akan menjadi kekuatan besar untuk kemajuan bangsa. Kendati jumlah partai politik banyak, dia menyebut jalannya pemerintahan tetap ditentukan oleh KORPRI.

"Anggota KORPRI sudah mencapai 4,4 juta. Ini jumlah yang sangat besar dan juga menjadi kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Partai boleh banyak tapi yang melaksanakan dan menentukan tetap KORPRI. Karena yang menjalankan apapun di pemerintahan itu KORPRI," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas KORPRI di Hotel Mercure Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

Dia menyebut birokrasi ibarat sebuah mesin, sehingga perannya sangat penting untuk negara. Jokowi menekankan pentingnya mesin yang memiliki tenaga kuat, efisien, dan tahan banting terhadap perubahan zaman.

"Jadi ibarat kendaraan, birokrasi ini mesinnya. Mesin betapa sangat pentingnya birokrasi itu mesinnya dan kita butuh mesin dengan tenaga yang kuat, yang efisien, yang tidak menyebabkan bensin itu boros, yang tidak segera panas tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus. Yang dibutuhkan sekarang itu" jelasnya.

"Dan tahan banting karena perubahan dunia ini hampir tiap hari selalu berubah," sambungnya.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta ekosistem kerja aparatur sipil negara (ASN) harus memacu orang untuk berkinerja, berprestasi dan berinovasi. Menurut dia, harus ada reward atau penghargaan bagi ASN.

"Saya sering sampaikan ke Pak Menteri PAN-RB, harus ada tolok ukur yang jelas, reward yang jelas," tutur Jokowi.

2 dari 2 halaman

Jokowi Minta ASN Tak Bekerja Monoton

Selain itu, dia mengingatkan ASN untuk tak bekerja monoton terpaku dengan rutinitas, inovatif, dan adaptif. Jokowi ingin regulasi yany menghambat dikurangi agar dapat mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat.

"Regulasi baik itu UU, Permen, Perda, nanti ada peraturan dinas, peraturan menteri peraturan dirjen itu kurangi karena sekarang ini butuh fleksibilitas tinggi, butuh kelincahan, karena perubahan sangat cepat sekali," pungkas Jokowi.