Jokowi Kritik Kinerja ASN yang Lebih Banyak Urus SPJ

Menurut Jokowi, ada sistem yang salah dalam pengurusan SPJ bagi ASN. Jokowi ingin sistem tersebut dirombak sehingga ASN tak terjebak dalam rutinitas mengurus SPJ.

Di sisi lain, Jokowi menyampaikan tolak ukur menilai kualitas kinjerja para ASN, bukan bagaimana mengurus SPJ. Dia menuturkan tolak ukur kinerja ASN seharusnya adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan mengurangi kemiskinan di daerah.

"Ini yang dibutuhkan memang itu, bukan kejebak pada rutinitas harian yang SPJ, SPJ, SPJ, prosedur, prosedur, prosedur. Itu Pak Menpan harus dirumuskan setelah UU ASN jadi. Sehingga kita berubah betul karena dunia sekarang ini berubahnya cepat sekali," tutur Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyadari ada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak senang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah insentif bagi ASN yang pindah ke IKN.

"Mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya Bapak/Ibu sekalian, saya dengar ada yang senang, ada yang enggak seneng (pindah ke IKN)," kata Jokowi dalam pembukaan Rakernas KORPRI di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara, Selasa (3/10/2023).

"(IKN) ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan intensif," sambungnya.

Dia memahami perpindahan ASN ke IKN akan alot apabila tidak disiapkan insentif. Jokowi menyampaikan insentif yang disiapkan pemerintah sangat beragam mulai dari, rumah dinas berupa rumah tapak atau apartemen.

"Kalau enggak ada ini alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas, diberikan rumah tapak, maupun apartemen," ujarnya.

Selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga akan memberikan biaya pindah ke IKN untuk suami, istri, hingga anak. Kemudian, tunjangan hingga sejumlah fasilitas lainnya.

"(Ada) biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak, ada tunjangan kemahalan. Dan fasilitas-fasilitas lainnya," tutur Jokowi.

Dia menekankan bahwa ASN sangat dibutuhkan agar pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dapat berjalan lancar. Jokowi menuturkan bahwa pemindahan IKN untuk mewujudkan Indonesiasentris, sehingga perputaran uang tak hanya di Pulau Jawa saja.

"Untuk memulainya disana perlu yang namanya ASN," ucap Jokowi.

Menurut dia, saat ini 56 persen atau 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sementara itu, Jokowi menyebut daya dukung di Pulau Jawa sudah tak kuat karena padatnya penduduk.