Reshuffle Kabinet Dinilai Kurang Kondusif, PDIP: Kecuali Ada Menteri Terjerat Hukum

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai, pada sisa masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak lama lagi akan berakhir, maka bongkar pasang kabinet atau reshuffle membutuhkan pertimbangan kuat.

Sebab, dengan sisa masa jabatan Presiden Jokowi, reshuffle kabinet bisa jadi membuat situasi pemerintahan tidak kondusif.

"Reshuffle dalam situasi sekarang ya tentu saja kurang kondusif," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Dia menambahkan, selain sisa masa janatan Presiden Jokowi yang tinggal diujung tanduk, rangkaian tahapan Pemilu 2024 juga mendekati puncaknya saat pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada 19-25 Oktober 2023.

Hasto pun menyarankan, pada sisa masa baktinya, seharusnya Presiden Jokowi dapat menggunakannya untuk percepatan target program strategis yang sudah ditargetkan dan mengevaluasi kekurangannya.

"Hal ini dilakukan untuk nantinya diberikan kepada pemerintahan yang akan datang," saran dia.

Meski tidak disarankan perombakan kabinet, Hasto mengamini reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Apalagi, jika ternyata diketahui ada menteri yang terjerat kasus hukum sehingga terjadi kepincangan di kementerian yang dipimpinnya.

"Kecuali ada menteri yang karena aspek-aspek hukum atau berhalangan tetap itu reshuffle dapat dilakukan," tambah dia.