Proyek NCICD Fase A Tanggul Pantai Jakarta Terkendala Banyaknya Permukiman Liar

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kebagian mengerjakan sisa 11 kilometer (km) proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tanggul pantai. Pengerjaan proyek NCICD ini dilakukan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Namun diakui Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, keberlanjutan proyek NCICD fase A ini terkendala banyaknya permukiman liar warga yang memerlukan waktu untuk ditata.

"Benar yang 11 (kilometer) itu. Sisanya itu sedikit masih ada yang dari SDA (Dinas Sumber Daya Air), terutama yang masuk ke dalam muara-muara itu SDA, contoh yang di Kali adem," kata Ali kepada wartawan, Rabu (4/10/2023).

Kawasan itu, kata Ali masih memerlukan sejumlah penataan. Sebab, dia menyebut jumlah penduduk yang tinggal dan mendirikan bangunan liar di lokasi pengerjaan tanggul pantai rupanya tak sedikit.

"Memang harus ada sedikit penataan kawasan banyak penduduk liar di situ. Itu kita kendala di situ," ucap Ali.

Meski begitu, Ali menjelaskan penataan kawasan yang dimaksud bukan berarti melakukan pembebasan lahan. Namun, warga yang masih bertahan di sekitar lokasi proyek tanggul pantai bakal direlokasi.

"Pembebasannya sih sudah nggak. Bukan pembebasan, mungkin nanti relokasi warga yang di pinggiran," katanya.

"Kalau pembebasan kan itu asetnya aset orang, dibebaskan lalu dibayar. Ini memang aset Pemda," sembung dia.

Diketahui, panjang total tanggul pantai yang dibangun di Jakarta ada 46 km. Dari 46 km itu, 13 km tanggul pantai sudah rampung dikerjakan. Sehingga, tersisa 33 km, yang 11 km di antaranya bakal dikerjakan Kementerian PUPR.