KSP Dorong Israel Tarik Mundur Pasukan dan Hentikan Agresi di Palestina

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mendorong Palestina dan Israel untuk menahan diri, dan terus mengupayakan jalan damai dalam menyelesaikan masalah kedua negara.

Dia menekankan penyelesaian konflik harus menyentuh akar masalah, yaitu kepatuhan pada konvensi PBB tentang solusi dua negara di kawasan yang diperebutkan.

"Israel harus mematuhi konvensi PBB tersebut dengan menarik mundur pasukan dan menghentikan agresi pada wilayah pendudukan di Palestina," tegas Ruhaini dikutip dari siaran persnya, Senin (9/10/2023).

Dia menekankan sikap Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengutuk keras konflik dan kekerasan antara dua pihak Palestina dan Israel. Pasalnya, konflik dan kekerasan ini sudah menyebabkan korban jiwa.

"Konflik dan kekerasan ini harus dihentikan karena sudah menyebabkan korban jiwa, baik yang meninggal maupun luka-luka," ujarnya.

Menurut dia, KSP mendukung penuh konsistensi Kementerian Luar Negeri RI untuk berperan aktif dan strategis dalam mewujudkan perdamaian permanen bagi Palestina.

"Indonesia terus mendorong seluruh anggota PBB agar secara serius menyelesaikan konflik Palestina-Israel sehingga tercapai perdamaian abadi," jelasnya.

Ruhaini menegaskan, kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi Indonesia, yakni kemerdekaan hak semua bangsa. Selain itu, kemerdekaan Palestina juga mandat KTT Non Blok yang diprakarsai Indonesia pada 1955 di Bandung yang masih belum tercapai.

"Indonesia secara konsisten mendorong diplomasi internasional bagi kemerdekaan Palestina, dan mengupayakan penguatan kapasitas Palestina dalam kerja sama di bidang birokrasi, ekonomi, dan pendidikan," tutur Ruhaini.

2 dari 4 halaman

Serangan Hamas ke Israel Dinilai Sebagai Akibat Diamnya PBB Atas Krisis Kemanusiaan di Palestina

Militan Palestina meluncurkan puluhan roket ke Israel — Tidak ada tanggapan langsung dari Israel. Namun militer Israel biasanya melakukan serangan udara untuk menanggapi tembakan roket, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pertempuran yang lebih luas. (SAID KHATIB / AFP)

Operasi Banjir Al Aqsa dilancarkan oleh Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas, membombardir wilayah Israel sejak Sabtu 7 Oktober 2023. Dalam laporan Aljazeera, terdapat catatan tragis, dengan 500-an warga Israel yang kehilangan nyawa dan lebih dari 2.000 lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Palestina telah mengumumkan jumlah korban tewas di antara warga Palestina akibat serangan Israel di Jalur Gaza mencapai 313 orang, termasuk 20 anak-anak, dan hampir 1.990 lainnya mengalami luka-luka.

Dalam menghadapi meningkatnya ketegangan dan konflik yang semakin memanas di kawasan tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, dengan tegas mengajukan permintaan agar semua pihak harus bersikap obyektif dan adil dalam memberikan pernyataan dan tindakan mereka.

Menurutnya, apa yang terjadi sekarang ini akibat diamnya dunia internasional dan PBB atas penindasan yang dilakukan Israel atas rakyat dan tanah Palestina.

"Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak tahun 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ini gambaran umumnya," paparnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut juga menyoroti berbagai tindakan yang diambil Israel selama 2023 yang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal. Menurutnya, data dari PBB menunjukkan bahwa sejak awal 2023, Israel telah menyebabkan hampir 300 warga Palestina tewas di Tepi Barat.

3 dari 4 halaman

Israel Dinilai Telah Melanggar Berbagai Resolusi PBB

Kota Gaza Hancur — Warga Palestina memeriksa kerusakan di sekitar masjid yang diratakan oleh serangan udara Israel di Kota Gaza pada 9 Oktober 2023. (Mahmud HAMS/AFP)

Selain itu, sambungnya, provokasi yang melibatkan sekitar 4.000 pemukim Israel yang menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa pada Juni 2023 juga patut dicatat. "Namun, disayangkan bahwa dunia internasional, termasuk PBB, belum mengambil tindakan konkret dalam mengatasi masalah ini."

Fadli Zon pun memanggil komunitas internasional untuk melakukan introspeksi menyeluruh. Dia menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah akibat kegagalan komunitas internasional, termasuk PBB, serta lemahnya penegakan aturan dunia yang berlaku.

Ia menilai Israel telah melanggar berbagai resolusi PBB secara terus-menerus, dan rakyat Palestina di Gaza merasa bahwa penggunaan hak perlawanan adalah satu-satunya cara untuk kembali ke tanah air mereka, seperti yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan pada masa penjajahan Belanda. Rakyat Palestina merasakan ketidakadilan yang berkepanjangan di mata komunitas global.

Di sisi lain, Fadli Zon menilai situasi kekerasan yang terjadi saat ini di Jalur Gaza merupakan momentum penting bagi semua pihak. Ini adalah saat yang tepat bagi PBB untuk mempertimbangkan apakah mereka telah bertindak secara adil dalam menangani konflik antara Palestina dan Israel.

4 dari 4 halaman

KBRI Amman: Tidak Ada WNI Korban Perang Israel Vs Hamas Palestina

Konflik antara Palestina dan Israel di wilayah Jalur Gaza pecah pada 7 Oktober 2023. Hal ini menyusul ketegangan setelah penutupan pintu masuk dan keluar di wilayah tersebut pada beberapa waktu sebelumnya.

Dalam konflik tersebut, PM Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan perang terbuka terhadap Palestina setelah serangan roket dari Gaza yang kabarnya didalangi Hamas. Ia pun memerintahkan serangan balasan. Dilaporkan insiden saling serang itu telah menelan ratusan korban jiwa dan melukai ribuan orang lainnya.

Menurut informasi dari KBRI Amman yang telah melakukan koordinasi dengan simpul-simpul masyarakat di Gaza, dipastikan sejauh ini tidak ada WNI yang menjadi korban.

"KBRI Amman telah mengeluarkan Imbauan agar WNI yang berada di wilayah tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tempat tempat konflik," ujar pihak Kemlu RI dalam pernyataan tertulis yang dikutip Minggu (8/10/2023).

Selain itu, KBRI Amman juga mengimbau agar WNI tidak melakukan kunjungan wisata ke wilayah tersebut.

Dalam catatan KBRI, jumlah WNI yang berdomisili di wilayah Gaza sebanyak 13 orang.

KBRI Amman juga telah menyiagakan Hotline dengan nomor +962 7 7915 0407.

Selain itu, bagi WNI yang berada di wilayah Mesir atau Lebanon yang berbatasan dengan Israel, dan memerlukan bantuan, dapat menghubungi Hotline KBRI Kairo pada nomor berikut:

+201022229989atau Hotline KBRI Lebanon di +9613199493