Sukses

PMI Koordinasi dengan IFRC dan ICRC Bantu Evakuasi WNI di Gaza

15 WNI berada di Gaza di tengah perang antara Hamas Palestina dan Israel. Ketum PMI, Jusuf Kalla, berkoordinasi dengan IFRC dan ICRC untuk mengeluarkan mereka dari zona perang.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK selaku Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menerima delegasi Federasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional (IFRC) dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) regional ASEAN. Mereka berkoordinasi untuk evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Gaza, imbas konflik perang Palestina-Israel.

Jusuf Kalla menyampaikan, pihaknya bakal terus memperhatikan kondisi masyarakat di Gaza, yang dalam beberapa hari ke depan akan mengalami kesulitan baik dari sisi logistik dan pangan.

“Kita menghadapi, melihat situasi di Gaza di Israel tentu akan menjadi masalah kemudian yang besar, khususnya pada minggu-minggu yang akan datang, empat hari yang akan datang,” tutur Jusuf Kalla di Kantor PMI Pusat, Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Menurut dia, Israel telah menyiapkan rencana blokade listrik, air, makanan, logistik, dan lainnya. Artinya, kehidupan 2,5 juta orang di Gaza akan mengalami kesulitan luar biasa, termasuk para WNI.

“Tadi kami membicarakan dengan delegasi Palang Merah Internasional, apa upaya bersama yang dilakukan Palang Merah sedunia, kita ingin, Indonesia tentu berusaha untuk turut serta, bersama-sama untuk membantu apa yang dapat dibantu,” jelas dia.

“Memang sulit sekali membantunya karena daerah perang dan juga, tapi apapun itu harus setidak-tidaknya sepeti saya katakan di dewan masjid, setidak-tidaknya doa bersama,” jelas dia.

Tidak ketinggalan, lanjut Jusuf Kalla, upaya membantu WNI di Gaza. Termasuk juga membantu masyarakat asing baik soal evakuasi hingga logistik.

“Apalagi juga saya bicarakan tadi bagaimana membantu 15 orang Indonesia yang ada di sana, bisa apa enggak Palang Merah membantu untuk mengeluarkan, masalahnya banyak sekali orang asing, bukan hanya Indonesia. Lagi dicari solusinya bagaimana bisa membantu lewat Palang Merah. Tapi Palang Merah sendiri sekarang juga masih terbatas yang bisa masuk ke situ,” Jusuf Kalla menandaskan.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Juga Tengah Mengusahakan Evakuasi WNI di Gaza

Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak serangan udara militer Israel di Beilt Lahiya di Jalur Gaza, Palestina, Sabtu 7 Oktober 2023.

"Kita sedang usahakan evakuasi WNI di Jalur Gaza," kata Prabowo dilansir dari Antara, Selasa (10/10/2023).

Prabowo menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina, akibat serangan militer Israel yang juga menyasar Rumah Sakit Indonesia di sana.

"Nanti kita ikuti perkembangan situasi di Jalur Gaza," jelas Prabowo.

Sebelumnya, jumlah korban tewas akibat perang Israel dan Hamas dilaporkan terus bertambah, kabarnya 700 orang tewas dan 2.300 lainnya terluka.

Menilai situasi perang Israel Hamas tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Palestina.

 

3 dari 3 halaman

Imbau WNI Tak Lakukan Perjalanan ke Palestina atau Israel

"Terkait dengan kondisi WNI, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi. Saat ini Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza," ujar Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip Selasa (10/10/2023).

Kemlu RI juga meminta, WNI untuk menunda perjalanan baik ke Palestina maupun ke Israel lalu mengimbau mereka yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut.

"Fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah situasi kemanusiaan, khususnya bagaimana mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil," tutur Iqbal.