7 Respons Berbagai Tokoh di Indonesia Terkait Perang Hamas Vs Israel yang Memanas

Bakal calon presiden Anies Baswedan menanggapi perang yang terjadi antara kelompok militan Hamas dengan Israel yang pecah sejak 7 Oktober 2023.

Anies menyatakan, ketegangan yang muncul di bumi Palestina saat ini berakar dari ketidakadilan dan penindasan serta pendudukan pada tanah Palestina oleh Israel.

"Data menunjukkan tindakan kekerasan tersebut. 600 lebih orang Palestina terbunuh dalam 2,5 tahun terakhir dan tidak ada penegakan hukum bagi pelaku,' ujar Anies dikutip dari akum media sosialnya, Selasa (10/10/2023).

Bahkan sehari sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, seorang pemuda Palestina dibunuh beramai-tramai oleh pemukim ilegal di Guara.

"Kondisi inilah yang menunculkan reaksi perlawanan," ucap dia.

Itu sebabnya, Anies menyatakan pentingnya mendukung penyelesaian akar masalah dari konflik palestina versus Israel ini.

"Selama ini belum terselesaikan situasi ini akan terus berulang," jelas Anies.

Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) ikut bersuara terkait serangan pasukan Hamas ke Israel. Dia menganggap, hal itu bagian dari perjuangan untuk merebut kemerdekaan.

"Tentu itu suatu tindakan yang luar biasa dilakukan untuk kebebasan dan juga kemerdekaan," kata Jusuf Kalla dalam keterangan tertulis, Minggu 8 Oktober 2023.

JK mengungkapkan, serangan Hamas ke Israel dilakukan secara terencana dan cermat. Menurut dia, hal itu jarang terjadi.

"Dan itu tentu pejuang-pejuang yang telah merencanakannya itu luar biasa kerahasiaannya, tidak diketahui oleh Israel, jarang terjadi, dan itu berani, cermat dan perencanaan luar biasa," tandas JK.

Israel mendeklarasikan situasi perang terhadap rakyat Palestina pada Sabtu 7 Oktober 2023. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyatakan bahwa rakyat dan negara Indonesia berdiri tegak mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mewujudkan kemerdekaan dari penjajah Israel.

"Amanat Konstitusi UUD 1945 menyatakan dengan tagas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan Indonesia punya hutang sejarah sejak Konferensi Asia Afrika 1955 untuk membebaskan bangsa Palestina dari penjajahan Israel," kata Jazuli dalam keterangannya, Senin 9 Oktober 2023.

Jazuli menyebut, perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang Palestina adalah upaya melawan dan membela diri atas agresi Israel yang brutal dan keji dan telah berlangsung puluhan tahun dengan korban jiwa rakyat Palestina yang sudah tidak terhitung.

"Atas realitas keji tersebut, Fraksi PKS dan bangsa Indonesia mendukung penuh setiap perjuangan dan perlawanan untuk membebaskan tanah Palestina, memerdekakan bangsa Palestina, membebaskan Alquds Assharif dan Masjidil Aqsa yang mulia, serta membebaskan jiwa bangsa Palestina dari pembunuhan massal atau holocaust," kata Jazuli.

Oleh karena itu, Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia (IIFP) ini mengutuk deklarasi perang Israel atas Palestina yang akan memperpanjang kebrutalan Israel dan menghancurkan serta memakan korban lebih besar lagi rakyat Palestina.

"Indonesia tegas membela keselamatan rakyat Palestina yang selama ini sudah hidup dalam tekanan Israel berpuluh tahun. Jika harus menerima agresi militer besar-besar Israel ini akan menjadi tragedi kemanusiaan yang memilukan dunia," kata Jazuli.

Fraksi PKS meminta organisasi internasional seperti PBB dan OKI serta negara-negara berpengaruh segera mengambil langkah dan tindakan tegas untuk menghentikan agresi penjajah Israel sekaligus melindungi rakyat Palestina dari kebrutalan Israel.

"Badan-Badan PBB seperti Dewan Keamanan harus segera bersidang dan mengambil resolusi yang lebih tegas agar Israel mendapat sanksi yang setimpal atas agresi yang dilakukan. Di sisi lain pasukan keamanan PBB dan badan pengungsi dan hak asasi (UNHCR) harus ditempatkan dan bertanggung jawab penuh untuk melindungi rakyat Palestina," pungkas Jazuli.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyinggung soal perang Hamas vs Israel yang masih berkobar. Menurut dia, rakyat Indonesia bisa mengambil hikmah yakni harus memilih pemimpin yang kuat.

"Hari-hari ini dunia sedang tercengang oleh perang antara Israel dengan Palestina. Hari-hari ini dunia masih tercengang dengan suasana Ukraina dengan Russia. Karena itu kita makin yakin inilah perlunya pemimpin yang kuat,” kata Muzani di Gedung Djoeang, Jakarta, Senin 9 Oktober 2023.

Menurut dia, Prabowo adalah pemimpin yang kuat dan bisa menjaga persatuan. "Karena itu kita makin yakin inilah perlunya pemimpin yang mengajak persatuan, mengajak kebersamaan," jelasnya.

Meski demikian, Muzani meminta para relawan Prabowo tidak memaksa pihak lain untuk memilih Prabowo. Ia mengingatkan tak boleh ada keributan karena perbedaan pilihan.

"Walaupun kita berharap pak Prabowo terpilih, kita dalam dalam memperjuangkan nggak usah gontok-gontokan. Nggak usah ribu-ributan. Kalau ada teman kita yang memilih Prabowo alhamdulillah. Kalau ada teman kita yang tidak memilih pak Prabowo tidak apa-apa. Yang penting, mau pak Prabowo, mau yang lain, yang penting kita tetap bersatu," jelasnya.

Sebab, kata Muzani, apabila Prabowo terpilih di Pilpres 2023, Prabowo akan merangkul semua pihak termasuk yang bukan pendukungnya.

"Bukan hanya yang mendukung, yang tidak mendukung pun akan diajak duduk bareng, memikirkan bangsa ke depan," jelas dia.

.

Konflik antara kelompok militan Islam Palestina yakni Hamas dengan Israel kian panas di Jalur Gaza. Terkait hal ini, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerukan agar konflik antara Palestina dengan Israel segera dihentikan dan diselesaikan akar permasalahannya.

"Tragedi kemanusiaan di Gaza akibat konflik terbuka antara Hamas dan Israel harus segera dihentikan. Upaya gencatan senjata dan pengakhiran kekerasan menjadi suatu keharusan, di tengah semakin banyaknya korban sipil yang berjatuhan. Juga berpotensi memicu ketegangan yang lebih besar di kawasan dan dunia," kata AHY dalam keterangannya, Senin 9 Oktober 2023.

"Pengalaman saya saat menjadi pasukan perdamaian PBB di wilayah perbatasan Libanon-Israel, konflik akan terus tereskalasi jika akar permasalahan tidak kunjung diselesaikan," sambungnya.

AHY berpendapat bahwa eskalasi konflik yang terjadi saat ini tidak terlepas dari diabaikannya prinsip keadilan sebagai pilar utama hadirnya perdamaian, juga dalam solusi dua negara yang selama ini diupayakan.

Ke depannya, AHY berharap Indonesia terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina. "Melalui strategi multi-track diplomacy, Indonesia harus konsisten terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina, dan segera ikut meredam ketegangan antar-elemen kekuatan yang bisa memicu perang lanjutan yang jauh lebih besar," ujarnya.

AHY berharap Indonesia melakukan langkah dukungan strategis untuk melindungi WNI di wilayah konflik tersebut

"Kami juga mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk terus melakukan langkah-langkah strategis dan taktis yang diperlukan khususnya memberikan perlindungan bagi WNI di wilayah konflik. Peace and order must be restored!" ujar AHY memungkasi.

Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon meminta semua pihak obyektif dan adil dalam memberikan pernyataan terkait situasi panas antara Palestina melawan Israel.

Fadli menilai, apa yang terjadi sekarang ini akibat diamnya dunia internasional dan Perserikatan Bangsa-Bansa (PBB) atas penindasan yang dilakukan Israel terhadap rakyat dan tanah Palestina.

"Kita tak bisa menyebut Hamas teroris. Serbuan Hamas atas Israel adalah akibat penyerangan pendudukan Israel yang terus menerus terhadap Masjid Al-Aqsa, aneksasi atas tanah warga Palestina, provokasi sentimen anti-Palestina, yahudisasi yang terus meluas, dan blokade dan isolasi Jalur Gaza sejak tahun 2006 yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Ini gambaran umumnya," kata Fadli dalam keterangannya, Senin 9 Oktober 2023.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut memberi contoh kejahatan Israel sepanjang tahun 2023.

"Jangan lupa bahwa menurut PBB sejak awal 2023 Israel telah membunuh hampir 300 warga Palestina di Tepi Barat. Demikian juga provokasi penyerbuan sekitar 4.000 pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa sepanjang Juni lalu. Namun sayang, dunia internasional tak melakukan langkah konkret apapun, termasuk PBB. Ini penting untuk diingatkan," tukas dia menegaskan.

Fadli Zon juga meminta komunitas internasional untuk berintrospeksi. Ia menekankan bahwa apa yang tengah terjadi sekarang sinyal dari kegagalan komunitas internasional termasuk PBB.

"Termasuk negara-negara besar, dan lemahnya penegakkan tatanan dunia berbasis aturan. Selama ini, berbagai kejahatan Israel seperti dibiarkan komunitas global termasuk PBB. Resolusi-resolusi PBB dilanggar teris-menerus oleh Israel."

"Maka tak mengherankan rakyat Palestina di Gaza menggunakan hak perlawanannya untuk kembali ke tanah airnya. Ini seperti para pejuang kita dahulu melawan penjajah Belanda. Rakyat Palestina merasakan ketidakadilan global," sambung Fadli Zon.

Fadli menilai bahwa situasi kekerasan Israel di Jalur Gaza saat ini merupakan momentum semua pihak untuk melihat apakah dunia sudah adil dalam menangani konflik Palestina-Israel.

“Ini juga membuktikan bahwa normalisasi dengan Israel ternyata tidak meredakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan Israel. Ini momentum bagi kita semua untuk melihat akar masalah konflik tersebut yaitu penjajahan dan kekerasan Israel serta lemahnya penegakan hukum internasional di sana. Yang paling mendesak adalah ini momentum mencabut isolasi dan blokade Jalur Gaza yang sudah berlangsung sejak 2006,” papar dia.

Ia juga menyayangkan respons beberapa negara Barat yang cenderung berpihak ke Israel yang menurutnya hanya memperpanas suasana.

"Respons yang ditunjukkan beberapa negara besar seperti AS dan Inggris sangat pro Israel. Ini tentu saja tak akan menyelesaikan akar masalah. Jika ingin menurunkan tensi konflik di sana, negara-negara besar harus bersikap adil dan netral," pungkas Fadli.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai serangan yang dilancarkan oleh Hamas terhadap Israel di Gaza sebagai reaksi atas tindakan sewenang-wenang Israel.

Menurut Sudarnato, Israel dalam kurun waktu yang panjang dan secara sistemik telah menghancurkan kedaulatan rakyat dan bangsa Palestina. Peristiwa di mana Israel membelah Al-Aqsha disertai aksi provokatif dari kelompok Yahudi ekstrem menjadi salah satu pemicu serangan Hamas terhadap Israel.

"Ditambah dengan berbagai fakta pengkhianatan terhadap berbagai perjanjian yang dilakukan oleh otoritas Israel, menggambarkan bahwa Israel memang harus membayar mahal," kata Sudarnato dalam keterangan tertulis, diterima Minggu 8 Oktober 2023.

"Serangan terbesar Hamas ini menjadi alat bayar Israel dan Israel tentu saja harus menanggung sendiri," sambung dia.

Sudarnato memandang, Israel bisa jadi akan menanggung beban yang lebih berat jika Israel dan negara-negara pendukung seperti Amerika dan NATO memberikan respons kontra produktif atas kejadian ini. Bangsa Palestina, ujar dia justru bakal termotivasi untuk meraih kemerdekaan.

"Balasan atas serangan yang diberikan oleh Israel bisa jadi justru akan menjadi momentum rakyat dan bangsa Palestina untuk memperkuat heroisme mereka membebaskan rakyat dan Palestina yang telah dijajah dalam waktu yang panjang. Banyak momentum rakyat dan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan," ucap dia.

Selain itu, Sudarnato melihat peristiwa ini dapat menjadi momentum bagi seluruh faksi Palestina, seperti Fatah, Hamas dan lainnya untuk bersatu mengonsolidasi diri dalam upaya merebut kemerdekaan bangsa Palestina.

"Saya berharap betul, setiap momentum untuk kedaulatan dan kemerdekaan Palestina bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setiap faksi Palestina. Dengan cara ini, maka Israel akan semakin kehabisan waktu dan kekuatannya," ucap Sudarnoto Abdul Hakim.

Lebih lanjut, dia juga menyayangkan serangan balasan Israel yang membabi buta dan penuh kemarahan hingga menyebabkan kerusakan Rumah Sakit Indonesia di Gaza.

"Saya sangat menyesalkan apa yang dilakukan oleh Israel dan Israel harus bertanggung jawab. Israel benar-benar sudah hilang rasa respek kepada bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia melalui MER-C," jelas Sudarnato.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan, saling serang antara Israel dengan Hamas sungguh sangat mengkhawatirkan dan mengancam keamanan serta keselamatan masyarakat sipil.

"Masa depan perdamaian di Palestina semakin tidak menentu," kata dia dalam keterangan, Minggu 8 Oktober 2023.

Abdul Mu'ti mendesak Dewan keamanan PBB untuk mengambil langkah-langkah politik dan diplomatik untuk mencegah terjadinya peperangan dan kekerasan yang semakin meluas.

Dia pun membeberkan, langkah politiknya bisa dengan mengadakan Sidang Dewan Keamanan PBB.

"Memediasi pembicaraan Palestina dengan Israel," jelas Abdul Mu'ti.

Sementara itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons perang yang terjadi antara kelompok militan Hamas dengan Israel yang pecah pada sejak 7 Oktober 2023.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap ribuan korban jiwa dari kedua pihak. Dia menyerukan kepada sejumlah pihak dan masyarakat internasional agar melakukan langkah lebih tegas dalam mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik Israel-Palestina.

"Kepada Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menggunakan veto dalam membela salah satu pihak dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut," jelas Gus Yahya, Senin 9 Oktober 2023, seperti dikutip dari NU Online.

Dia juga menyerukan kepada umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama untuk melakukan shalat ghaib dan doa bersama guna mendoakan arwah korban yang tewas akibat perang tersebut.

Berikut tujuh seruan PBNU terkat perang Hamas Vs Israel:

1. Menyampaikan penyesalan dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya eskalasi konflik dan kekerasan antara Israel dan Palestina di Kawasan Jalur Gaza.

2. Menyerukan agar konflik dan kekerasan yang telah menimbulkan jathnya korban kemanusiaan tersebut segera dihentikan dengan segala daya Upaya.p

3. Menyerukan kepada masyarakat harus internasional agar bertindak dengan lebih tegas (decisive) dalam mengupayakan penyelesaian yang adil atas konflik Israel-Palestina sesuai hukum dan kesepakatan-kesepakatan internasional yang ada.

4. Menyerukan kepada Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tidak menggunakan veto dalam membela salah satu pihak dalam tragedi kemanusiaan yang berkepanjangan tersebut.

5. Menyerukan agar identitas dan seruan-seruan keagamaan tidak digunakan untuk memupuk dan menyuburkan permusuhan dan kebencian, termasuk dalam kaitan dengan konflik dan kekerasan Israel-Palestina.

6. Menyerukan agar inspirasi agama tentang Rahmah, persaudaraan dan keadilan universal harus dikedepankan demi mengupayakan resolusi konflik di semua tingkatan, baik di tingkat struktur politik maupun di tingkat komunitas.

7. Menyerukan kepada umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama untuk melakukan shalat ghaib dan doa bersama guna mendoakan arwah yang meninggal disebabkan eskalasi kekerasan serta mendoakan agar jalan perdamaian dan keadilan dapat segera diwujudkan.

Perang Israel dan Hamas masih berlangsung. Jumlah korban tewas dilaporkan terus bertambah, kabarnya 700 orang tewas dan 2.300 lainnya terluka.

Menilai situasi perang Israel Hamas tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Palestina.

"Terkait dengan kondisi WNI, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi. Saat ini Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza," ujar Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip Selasa (10/10/2023).

Sebelumnya, Kemlu RI menyatakan WNI untuk menunda perjalanan baik ke Palestina maupun ke Israel lalu mengimbau mereka yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut.

"Fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah situasi kemanusiaan, khususnya bagaimana mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil," tutur Iqbal.

Iqbal mengatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional dalam rangka mengupayakan penghentian kekerasan.

"Pada tanggal 9 Oktober lalu, Menlu RI juga membahas hal ini dengan Menlu Brazil yang saat ini sedang menjadi Presiden Dewan Keamanan PBB," ungkap mantan Dubes RI untuk Ankara tersebut.

Ini pernyataan Kemlu RI yang meminta WNI segera tinggalkan wilayah Israel dan Palestina terutama Gaza.

"Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, Pemerintah Indonesia menghimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut," ungkap Kemlu RI dalam pernyataannya yang dipublikasikan pada Selasa 10 Oktober 2023.

"Bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut untuk membatalkan rencananya hingga adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah."

Dalam pernyataannya pada Senin 9 Oktober 2023, Kemlu RI menyatakan terus berkoordinasi dengan KBRI Amman, KBRI Kairo, dan KBRI Beirut untuk memonitor situasi di Palestina menyusul perang Hamas Vs Israel dan menyiapkan rencana kontingensi.

"Evakuasi menjadi salah satu bagian dari rencana kontingensi tersebut," ungkap Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha, melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan pemutakhiran data terakhir, saat ini terdapat 45 WNI di Palestina, di mana 10 WNI berada di Gaza dan 35 WNI berada di Tepi Barat. Pada awal tercatat terdapat 13 WNI di Gaza, namun belakangan tiga di antaranya telah keluar wilayah Gaza ke Mesir dan Indonesia.

"Selain 45 WNI tersebut, terdapat 230 WNI yang sedang melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel. Hingga saat ini, tidak ada WNI yang menjadi korban," tutur Judha.

Sebelumnya, Lalu Muhammad Iqbal juga mengatakan, Indonesia menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap eskalasi konflik Palestina-Israel.

"Indonesia sangat prihatin dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina-Israel. Indonesia mendesak agar tindakan kekerasan dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus diselesaikan, sesuai parameter yang sudah disepakati PBB," ujar Lalu Muhammad Iqbal.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah mengusahakan untuk melakukan evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Israel dan Palestina.

Diketahui, saat ini tengah terjadi konflik antardua negara timur tengah tersebut yang menyebabkan banyak korban jiwa.

"(Sikap pemerintah) ya nanti kita ikuti perkembangan. Nanti kita sedang usahakan evakuasinya (WNI)," kata Prabowo kepada wartawan di Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat, Senin malam 9 Oktober 2023.

Prabowo Subianto memimpin rapat kabinet terbatas di Istana. Rapat tersebut membahas situasi terkini di Timur Tengah, khususnya yang terjadi antara Palestina dan Israel.

Hal itu disampaikan Sekjen PBB Afriansyah Noor saat acara Maulid Nabi di kediamannya, Minggu (8/10). Prabowo tadinya direncanakan hadir dalam acara Maulid Nabi ini.

"Saya baru dapat WA, Bapak Prabowo tidak bisa hadir. Dan Beliau pimpin rapat kabinet terbatas soal timur tengah," kata Afriansyah.

Rapat kabinet terbatas digelar karena perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas tengah memanas. Indonesia terdampak karena rumah sakit Indonesia di Gaza dihantam roket Israel.

"Jadi ada kejadian hari ini apa namanya terjadi perang di Israel, di Palestina, rumah sakit dibom. Rumah Sakit Indonesia dibom di Palestina," ujar Afriansyah.

"Kita doakan keluarga besar kita yang berada di seluruh dunia baik, termasuk di Palestina selamat dalam lindungan Allah SWT," kata Afriansyah Noor.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Siti Ruhaini Dzuhayatin menjelaskan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah mendorong Palestina dan Israel untuk menahan diri, dan terus mengupayakan jalan damai dalam menyelesaikan masalah kedua negara.

Dia menekankan penyelesaian konflik harus menyentuh akar masalah, yaitu kepatuhan pada konvensi PBB tentang solusi dua negara di kawasan yang diperebutkan.

"Israel harus mematuhi konvensi PBB tersebut dengan menarik mundur pasukan dan menghentikan agresi pada wilayah pendudukan di Palestina," tegas Ruhaini dikutip dari siaran persnya.

Dia menekankan sikap Kantor Staf Presiden (KSP) yang mengutuk keras konflik dan kekerasan antara dua pihak Palestina dan Israel. Pasalnya, konflik dan kekerasan ini sudah menyebabkan korban jiwa.

"Konflik dan kekerasan ini harus dihentikan karena sudah menyebabkan korban jiwa, baik yang meninggal maupun luka-luka," ujarnya.

Menurut dia, KSP mendukung penuh konsistensi Kementerian Luar Negeri RI untuk berperan aktif dan strategis dalam mewujudkan perdamaian permanen bagi Palestina.

"Indonesia terus mendorong seluruh anggota PBB agar secara serius menyelesaikan konflik Palestina-Israel sehingga tercapai perdamaian abadi," jelasnya.

Ruhaini menegaskan, kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi Indonesia, yakni kemerdekaan hak semua bangsa. Selain itu, kemerdekaan Palestina juga mandat KTT Non Blok yang diprakarsai Indonesia pada 1955 di Bandung yang masih belum tercapai.

"Indonesia secara konsisten mendorong diplomasi internasional bagi kemerdekaan Palestina, dan mengupayakan penguatan kapasitas Palestina dalam kerja sama di bidang birokrasi, ekonomi, dan pendidikan," tutur Ruhaini.