Badko HMI Jabodetabeka-Banten Minta KPK Usut Tuntas Polemik Dugaan Rasuah Kementan

Dia menambahkan, melihat dari kacamata intelijen, tujuan dari perlawanan balik koruptor adalah untuk mencari posisi tawar terhadap kasus korupsi yang ditangani KPK. Modusnya, melalui pelaporan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK.

“Dari sisi intelijen, saya melihat ini adalah upaya untuk melawan, membuat bargaining power supaya ini (pengusutan rasuah) tidak diteruskan,” jelas Ponto.

Dia berharap, KPK terus fokus dan maju terus untuk mengusut kasus korupsi di Kementerian Pertanian atau apapun kasus tengah ditangani. Sebab, KPK merupakan institusi yang diberi mandat tertinggi untuk melaksanakan penegakan hukum di bidang korupsi.

KPK jangan mundur dan berhenti dalam rangka melaksanakan pemberantasan korupsi,” kata Ponto.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menyatakan bakal segera menentukan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Pencarian pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini dilakukan seiring naiknya status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

"Selanjutnya akan diterbitkan sprint penyidikan untuk lakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya," ujar Ade di Polda Metro Jaya, Sabtu (7/10).Ade mengatakan, dalam kasus ini pihaknya menggunakan pasal berlapis dalam undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor). Yakni Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf B, atau pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 65 KUHP.

"Untuk naik ke tahap penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau sesuatu bagi dirinya sendiri," kata Ade.