Kompolnas Awasi Penanganan Kasus Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh Pimpinan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) turut mengawasi penanganan kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang diduga dilakukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Kompolnas Yusuf Warsyim menyebut, pengawasan ini dilakukan agar penanganan kasus tersebut berjalan sesuai SOP, transparan dan profesional serta tidak mandek (jalan ditempat).

“Kompolnas akan mengawasinya agar tidak mandek, yang terpenting profesional dan transparan, sesuai SOP,” kata Yusuf seperti dilansir Antara.

Yusuf menyebut, sampai saat ini, Kompolnas telah dan sedang dalam pemantauan penanganan laporan dugaan pemerasan oleh oknum KPK tersebut, guna memastikan penanganan kasus harus profesional sejak awal.

Menurut dia, profesional, transparan dan sesuai SOP penting untuk menentukan penanganan kasus tersebut menjadi terang atau tidak, berjalan lancar atau tidak.

“Ini yang terus Kompolnas dorong, soal bagaimana bukti materiil dan formil untuk dipenuhi dan dilengkapi tentu itu kewenangan penyidik,” ujarnya.

Anggota Kompolnas dari usur tokoh masyarakat itu menuturkan, saat ini penanganan kasus di Polda Metro Jaya sudah tahap penyidikan, dan akhir dari proses ini adalah penetapan tersangka bila sudah terpenuhi minimal dua alat bukti.

“Kami berharap penyidikan tetap dilakukan dengan cermat dan tepat secara hukum. Walau tentu lebih cepat lebih bagus dalam memberikan kepastian hukum,” ujar Yusuf.

Sebagai pengawas eksternal Polri, Yusuf berharap Kompolnas diundang untuk bisa hadir dalam gelar perkara penetapan tersangka bila nanti dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Tujuannya, agar bisa saling koordinasi dengan sesama pengawas ekternal masing-masing institusi.

Namun, Yusuf menilai penanganan kasus ini tidak cukup ditangani oleh Polda Metro Jaya dan diasistensi oleh Bareskrim Polri. Melainkan, ditangani langsung oleh Bareskrim Polri.

Alasannya, tingkat kesetaraan dan derajat antara KPK dan Bareskrim Polri.

“Inikan KPK dan Polri, setara dan sederajat, di antara salah satunya tidak ada yang superior. Jadi secara kelembagaan untuk menjaga kesetaraan dan kesederajatan tersebut, patut ditangani Bareskrim saja lebih pas,” ujar Yusuf.

Terlepas dari itu, Yusuf memastikan kasus ini ditangani secara transparan, profesional dan mematuhi SOP. Kompolnas turut mengawasi penuntasan kasus.

“Kompolnas tetap bekerja sebagai pengawas eksternal Polri, terkait penanganan dugaan pemerasan oknum pimpinan KPK sudah disorot publik, maka harus tuntas,” kata Yusuf.