Perempuan Lebih Panjang Umur, BKKBN: Hindari Middle Income Trap

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, mengatakan angka harapan hidup kaum perempuan di Indonesia lebih tinggi dari pada laki-laki. Ini berarti kaum perempuan lebih panjang umurnya. Komposisi demografi demikian mengharuskan Indonesia harus menghindari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

"Pada tahun 2035 nanti, kita sudah aging population, saat ini di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sekitar 16 persen usia tua, banyak sekali janda-janda tua fakir miskin, semakin banyak nanti akan sangat sulit menurunkan angka tingkat kemiskinan. Karena umumnya pendidikannya rendah, penghasilannya rendah, tidak punya tabungan. Karena itu harus dihindari middle income trap," kata Dokter Hasto Wardoyo yang menjadi narasumber dalam Forum Dialog Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi di Kulon Progo, dalam keterangan diterima.

Acara ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan stunting berupa telur kepada masyarakat yang akan dibagikan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibnas.

Menurut Dokter Hasto, angka harapan hidup perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dari data BKKBN, secara demografi usia 35 tahun ke atas didominasi oleh perempuan.

Middle income trap merupakan suatu perekonomian yang mengalami penurunan dinamis yang tajam setelah berhasil bertransisi dari status berpenghasilan rendah ke menengah.

Dalam dialog itu, Dokter Hasto juga memaparkan mengenai pilar RAN Pasti atau Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

"Oleh karena itu, RAN Pasti ada 5 pilar, pertama adalah komitmen, bagaimana pemerintah daerah komitmen dalam menurunkan stuting. Kedua, massive information system yaitu edukasi tentang stunting. Ketiga konvergensi, segala urusan yang terkait bantuan kepada masyarakat, data dan inovasi, kemudian evaluasi," jelas Dokter Hasto.

Itu sebabnya, lanjut dia perlu ada lapangan kerja yang ditujukan untuk menyerap golongan rentan, "kalau bisa semua yang punya usaha atau kegiatan untuk masyarakat ya disasarkan pada keluarga dengan risiko tinggi stunting," kata Dokter Hasto.

Dirinya menyebutkan pilar ke empat adalah ketersediaan pangan, "sebetulnya di Kulon Progo itu panganan tidak kurang, tidak krisis pangan, kita punya kedaulatan pangan, tetapi pola makan kita yang kadang karbohidrat semua. Inilah yang perlu dikoreksi bersama, harus protein hewani," ucapnya.

Dokter Hasto menekankan bahwa ketahanan pangan saja tidak cukup, melainkan harus kedaulatan pangan. Semua bisa berdiri di atas kaki sendiri, bisa panen sendiri. Seperti program bela beli Kulon Progo.

"Madhep mantep mangan pangane dewe, madep mantep ngombe banyune dewe, madep mantep nganggo klambine dewe," ucap Dokter Hasto.

Semboyan tersebut memiliki arti menggunakan atau mengonsumsi produk makanan, minuman, dan pakaian yang dihasilkan sendiri.

Untuk pilar terakhir adalah data dan inovasi, kemudian evaluasi, "Insya Allah nanti Kulon Progo akan survei sendiri dengan BPS, Perguruan Tinggi, sampelnya lebih banyak. Mudah-mudahan stuntingnya di akhir 2023 ini turun menjadi 15 persen, akhir 2024 di bawah 10 persen," ujar Dokter Hasto.

Pj. Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti, ST., MT mengatakan bahwa kegiatan ekonomi di Kulon Progo sudah banyak, termasuk gerakan bela beli Kulon Progo yang sudah digagas sejak jaman pemerintahan dokter Hasto.

"Ini adalah awal bagaimana Kulon Progo mencintai produknya sendiri. Selain itu juga menciptakan motif batik yang sangat dikenal dengan Geblek Rentengnya, sudah mendapatkan penetapan dan menjadi ciri khas dari Kulon Progo," ucap Pj. Bupati.

"Secara penurunan dari tahun 2021 sampai 2022 kami paling tinggi penurunannya yaitu 1,9 persen," ujarnya.

Dirinya berharap menggeliatnya ekonomi masyarakat di Kulon Progo, dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga angka kemiskinan bisa menurun.

Terkait retail Tomira (Toko Milik Rakyat) merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. "Toko modern datang, Tomira solusinya. Hasil kerjasama yang kuat antara swasta (retail) dan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi produk lokal," kata Pj. Bupati.

Kulon Progo juga mengeluarkan kebijakan untuk Rasda (Beras Daerah), "kebijakan supaya ASN membeli produk dari petani lokal 10 kg per bulan, dalam rangka menstabilkan ekonomi masyarakat,"

"Ada kuliner yang namanya geblek renteng, gula semut, tempe benguk, termasuk dawet sambel, itu belum ada di daerah lain. Ini bagian dari budaya tak benda dari Kulon Progo," imbuhnya.

Sebagai usaha meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, dirinya bekerjasama dengan 10 universitas untuk melakukan pendampingan untuk 10 kelurahan. "Mudah mudahan ini menjadi solusi, usaha kita tidak hanya melihat angka tapi dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat untuk memajukan Kulon Progo," harap Pj. Bupati.